Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid menyoroti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, suksesnya manuver tersebut tidak terlepas dari lambannya respons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Ryaas, Gibran berhasil mundur karena kelambanan parlemen dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Hal itu membuat politikus muda itu seolah "selamat" dari proses pemakzulan konstitusional beserta seluruh konsekuensi hukumnya.
Baca Juga: Dilema Pengganti Gibran: Kalau Wapres dari Gerindra, Prabowo Berisiko Dilepehkan Koalisi
Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu berpandangan bahwa anggota dewan seharusnya bergerak cepat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memproses pemakzulan wapres begitu putusan lembaga peradilan tertinggi diterbitkan, bukan justru membiarkan proses berlarut-larut hingga berujung pada penerimaan surat pengunduran diri.
“DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata dua pengadilan tinggi membatalkan, seharusnya mereka segera mengambil keputusan. MPR tapi diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR,” kata Prof. Ryaas di YouTube Abraham Samad Speak Up yang dikutip pada Kamis (19/11/2026)..
Ryaas menjelaskan, perbedaan mekanisme antara diberhentikan melalui pemakzulan dengan berhenti atas permintaan sendiri membawa dampak hukum dan protokoler yang sangat bertolak belakang. Apabila pengunduran diri wapres diterima begitu saja oleh parlemen, status pemberhentiannya akan tercatat sebagai mundur secara terhormat sehingga hak-hak mantan pejabat negara tetap melekat pada dirinya.
“Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis,” pungkas Prof. Ryaas.
Ryaas menilai langkah politikus muda itu meletakkan jabatan bukanlah cerminan sikap negarawan, melainkan upaya menyelamatkan diri dari jerat hukum. Gibran menurutnya sejak awal tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu karena persoalan keabsahan ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Putusan itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan dia sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya,” ujar Ryaas.
Adapun Gibran Rakabuming Raka tercatat resmi meletakkan jabatannya setelah mengabdi selama 2 tahun 23 hari sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan secara langsung kepada pimpinan dari MPR.
Dalam keterangannya, politikus muda itu menegaskan bahwa langkah mundur tersebut diambil murni atas permintaan sendiri tanpa paksaan pihak mana pun. Ia menyatakan keputusan itu ditempuh demi menjaga kepentingan yang lebih luas bagi bangsa serta memastikan kelancaran roda pemerintahan ke depan.
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Enggan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ungkit Asal-Usul Peradaban Sunda
Ia juga memastikan tidak akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah serta meminta para pendukung dan relawannya tetap mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar