Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        ICW Tolak RUU Perampasan Aset, Siap Gugat ke MK jika Disahkan DPR

        ICW Tolak RUU Perampasan Aset, Siap Gugat ke MK jika Disahkan DPR Kredit Foto: DPR
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Indonesia Corruption Watch (ICW) mengancam akan menggugat Undang-Undang Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika DPR tetap mengesahkan rancangan regulasi tersebut. ICW menilai draf terbaru justru melemahkan instrumen hukum yang seharusnya digunakan untuk merampas kekayaan hasil kejahatan dan memulihkan kerugian negara.

        Kepala Divisi atau Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyebut pihaknya mendukung kehadiran instrumen perampasan aset. Namun, dukungan tersebut tidak berlaku terhadap draf yang saat ini dibahas DPR karena dinilai menghilangkan sejumlah ketentuan penting.

        Bahkan, Ibrahim menyebut draf tersebut sebagai RUU Perampasan Aset palsu. Ia menilai materi yang disusun justru membuat instrumen perampasan aset kehilangan daya jangkau terhadap pelaku kejahatan, terutama mereka yang memiliki kekayaan besar.

        "Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar," kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

        Salah satu persoalan yang disoroti ICW adalah hilangnya ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment dalam draf terbaru. Menurut Ibrahim, ketentuan tersebut semestinya dapat memperkuat upaya perampasan harta yang tidak dilaporkan atau tidak sebanding dengan penghasilan pejabat.

        "Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas — persis yang diusulkan KPK — draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali," ujar Ibrahim.

        Selain itu, ICW mempersoalkan pembatasan daya jangkau aturan terhadap tindak pidana yang terjadi pada masa lalu melalui prinsip non-retroaktif. Menurut lembaga tersebut, ketentuan itu berpotensi membatasi penggunaan instrumen perampasan aset terhadap kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sebelumnya.

        Penolakan ICW tidak hanya berkaitan dengan substansi aturan, tetapi juga proses pembentukannya. Ibrahim menilai pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung tanpa keterbukaan yang memadai karena dokumen penting tidak dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.

        Dokumen yang dipersoalkan meliputi naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Ibrahim menyebut draf hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026 hanya beredar secara terbatas.

        ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset, kata Ibrahim, telah berupaya meminta keterbukaan sejak September. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelayangan somasi yang jatuh tempo pada 16 November, tetapi disebut tidak mendapat tanggapan.

        ICW juga menilai pelibatan masyarakat dalam pembahasan belum memenuhi prinsip partisipasi bermakna. Salah satu alasannya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) disebut digelar tanpa menyediakan naskah RUU yang dapat diakses publik sehingga masyarakat tidak bisa mempelajari keseluruhan materi sebelum menyampaikan masukan.

        Baca Juga: RUU Perampasan Aset Siap Disahkan Hari Ini, 10 Poin Penting Jadi Sorotan

        Di sisi lain, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Kesepakatan tingkat I tersebut diambil dalam rapat kerja pada Rabu (18/11/2026), setelah seluruh fraksi dan pemerintah menyampaikan persetujuan.

        Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, rapat paripurna dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II untuk menentukan persetujuan RUU tersebut menjadi undang-undang.

        Dengan perkembangan itu, ICW menyatakan penolakannya terhadap draf yang akan dibawa ke tahap pengambilan keputusan. Jika DPR tetap mengesahkannya, lembaga antikorupsi tersebut membuka opsi menempuh jalur konstitusional melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Wahyu Pratama

        Bagikan Artikel: