Kredit Foto: Ist
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Pedoman tersebut menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum tahun depan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penerbitannya merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum tidak boleh hanya mengacu pada satu indikator. Pemerintah daerah perlu menggunakan data yang menggambarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli.
Dalam pedoman tersebut, pemerintah menetapkan mekanisme penghitungan upah minimum 2027 bagi daerah yang telah memiliki UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026.
Penghitungan dilakukan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1.
Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak, serta faktor lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Penentuan nilai alfa untuk penghitungan UMP menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara itu, penghitungan UMK melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Gus Alex Bongkar Cerita di Balik Tambahan 20.000 Kuota Haji, Ada Kaitannya dengan Piala Dunia
Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027.
Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Data KHL bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaannya bertujuan memastikan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya dalam memenuhi standar kehidupan layak turut diperhitungkan.
Dengan demikian, penetapan upah minimum diharapkan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi kesejahteraan pekerja di setiap daerah.
Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027
Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan batas waktu kepada seluruh gubernur agar proses penetapan upah minimum 2027 berjalan sesuai ketentuan.
Berikut jadwal penetapan upah minimum 2027:
|
Jenis upah minimum |
Batas waktu penetapan |
|---|---|
|
UMP 2027 |
21 November 2026 |
|
UMSP 2027 |
26 November 2026 |
|
UMK 2027 |
25 November 2026 |
|
UMSK 2027 |
30 November 2026 |
Gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Besarannya juga wajib lebih tinggi dibandingkan upah minimum umum di wilayah masing-masing.
Seluruh ketentuan upah minimum 2027 tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Pemerintah berharap seluruh gubernur dapat mengikuti pedoman dan jadwal yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di daerah masing-masing. Langkah ini diperlukan agar proses penetapan upah minimum berlangsung sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti