Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Gibran Mundur dari Wapres Belum Tentu Bebas Masalah, Mahfud MD Ungkap Ancaman Sanksi Pidana

Gibran Mundur dari Wapres Belum Tentu Bebas Masalah, Mahfud MD Ungkap Ancaman Sanksi Pidana Kredit Foto: BPMI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan hukum. Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan, seseorang yang meninggalkan jabatan publik tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.

Menurut Mahfud, pengunduran diri dan pemberhentian pejabat negara merupakan dua mekanisme berbeda. Keduanya memiliki konsekuensi administratif dan hukum yang tidak bisa disamakan.

Penjelasan tersebut disampaikan Mahfud dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17/11/2026). Ia juga menyoroti belum adanya pengaturan konstitusional secara terperinci mengenai mekanisme pemberhentian wakil presiden dalam situasi seperti yang terjadi saat ini.

Karena itu, penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026 tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai wakil presiden.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Mahfud adalah kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila dalam proses pencalonan Gibran ditemukan unsur tindak pidana.

Dengan demikian, pengunduran diri tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum apabila dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur pidana.

Mahfud bahkan menyinggung sejumlah konsekuensi yang berpotensi muncul, mulai dari pencabutan hak politik hingga kewajiban mengembalikan uang negara yang telah digunakan.

Meski demikian, kemungkinan sanksi tersebut tidak otomatis berlaku. Penerapannya harus mempertimbangkan konstruksi perkara, tuntutan jaksa, serta putusan hakim.

Baca Juga: Kata Guru Besar, Gibran Tak Boleh Disejajarkan dengan Gus Dur: Satu Terpilih Sah, Satu Lagi Tidak...

Persoalan lain yang turut disinggung adalah fasilitas negara yang selama ini diterima Gibran sebagai wakil presiden. Penggunaannya berpotensi dipersoalkan apabila nantinya terbukti terdapat dasar hukum yang membuat penerimaan fasilitas tersebut tidak sah.

Pernyataan Mahfud tersebut menegaskan bahwa mundurnya seseorang dari jabatan publik tidak otomatis menghapus konsekuensi hukum atas perbuatan yang diduga dilakukan ketika masih menjabat.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy