Untuk Adik Prabowo, Peringatan Keras Ulama Soal Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
Kredit Foto: Kementerian Kehutanan.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, M. Azrul Tanjung melontarkan peringatan keras terkait bergulirnya wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.
Ia menegaskan bahwa tidak semua wilayah dapat dikapitalisasi atau dihitung semata-mata demi mengejar kepentingan ekonomi. Menurutnya, keberadaan satwa endemik yang kini populasinya diperkirakan hanya tersisa sekitar 87 hingga 100 ekor tersebut memiliki nilai ekologis dan moral yang jauh melampaui hitungan untung rugi bisnis.
Baca Juga: Ryaas Rasyid: Pengkhianatan Kalau Penyelidikan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Sigit Prabowo
Karenanya, ulama tersebut mengingatkan berbagai pihak agar tidak mengorbankan kelestarian satwa langka beserta habitat aslinya demi agenda komersialisasi kawasan.
"Jadi tidak semua kawasan yang ada di republik ini bisa dikapitalisasi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ya. Badak ini sesuatu yang sangat berharga walaupun tidak punya nilai ekonomis yang besar," kata Azrul dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Sikap tegas yang disuarakannya tersebut berlandaskan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
Dalam ketetapan keagamaan itu, lembaga tersebut secara jelas mengharamkan segala bentuk perbuatan yang mengancam kelangsungan hidup satwa langka, mulai dari membunuh, menyakiti, menganiaya hingga melakukan perburuan liar.
Meski demikian, fatwa tersebut tetap membuka ruang pemanfaatan satwa langka sepanjang ditujukan untuk kemaslahatan umat serta dijalankan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan terbatas pada upaya menjaga keseimbangan ekosistem, pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab, sarana pendidikan serta kepentingan penelitian ilmiah.
Azrul menggarisbawahi bahwa dirinya tidak bersikap antipati terhadap aktivitas ekonomi maupun pembangunan. Ia mencontohkan bahwa sektor ekstraktif seperti pertambangan sekalipun memiliki legitimasi dalam perspektif Islam apabila dikelola secara berkeadilan, tidak merusak daya dukung lingkungan, serta mendatangkan manfaat luas bagi masyarakat.
Namun, kawasan konservasi yang menjadi benteng pertahanan terakhir bagi satwa terancam punah harus diperlakukan dengan standar perlindungan yang berbeda.
Azrul atas hal tersebut mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan upaya pelestarian Badak Jawa. Ia mengingatkan bahwa taman nasional yang menjadi habitat hewan tersebut telah diakui dunia sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
Diketahui, wacana relokasi sebelumnya dikemukakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Adik Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan bahwa gagasan pemindahan tersebut muncul sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat melanda kawasan dari Selat Sunda.
Hashim menilai konsentrasi seluruh populasi hewan langka tersebut di satu titik lokasi sangat berisiko memicu kepunahan massal apabila terjadi gempa bumi maupun erupsi gunung berapi yang disusul gelombang tsunami.
Baca Juga: Guru Besar IPDN: Cuma Jokowi Yang Mampu Perintah Listyo Sigit Prabowo dalam Kasus Penyadapan
"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Alas Purwo," kata Hashim.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar