Kredit Foto: Istimewa
PT Bank HSBC Indonesia mengalokasikan donasi senilai US$600.000 atau sekitar Rp10 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana di Indonesia.
Dukungan tersebut disalurkan melalui tiga organisasi, yakni WWF-Indonesia, World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan Yayasan Benih Baik Indonesia. Program ini difokuskan pada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan serta gempa bumi yang terjadi pada Agustus 2026 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Inisiatif tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan kemanusiaan, tetapi juga mencakup pemulihan mata pencaharian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, restorasi ekosistem, hingga penguatan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Program yang diumumkan dalam forum bertajuk Traces of Resilience: Rebuilding from Disaster to Empowerment di Jakarta pada 19 November 2026 ini merupakan bagian dari HSBC Disaster Relief Partnership. Kemitraan tersebut dirancang untuk memberikan dukungan kemanusiaan dan ekonomi kepada masyarakat terdampak bencana alam di negara tempat HSBC beroperasi.
Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Stuart Rogers, mengatakan ketahanan ekonomi jangka panjang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan diri setelah bencana.
"Ketahanan ekonomi jangka panjang bergantung pada masyarakat yang menopangnya. Dengan menggabungkan skala internasional HSBC dan keahlian lokal dari para mitra organisasi kemanusiaan kami, HSBC berupaya membantu masyarakat untuk pulih dari bencana sekaligus mempersiapkan diri menghadapi keadaan darurat di masa mendatang," ujarnya.
Baca Juga: Pernah Dikaitkan dengan Hunan TV hingga HSBC, Ini Rekam Jejak Karier Alice Huang
Menurutnya, kolaborasi dengan WWF-Indonesia, WRI Indonesia, dan Yayasan Benih Baik Indonesia diharapkan dapat menyalurkan dukungan secara langsung kepada masyarakat, pelaku usaha lokal, serta ekosistem di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, WWF-Indonesia akan berfokus pada pemulihan kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Program selama 18 bulan tersebut mengintegrasikan bantuan kesehatan, penyediaan air bersih, pencegahan kebakaran berbasis masyarakat, serta restorasi ekosistem dan habitat satwa liar.
Di kawasan Sebangau-Katingan, Kalimantan Tengah, program ini menargetkan 17 desa melalui penyediaan air bersih dan layanan kesehatan. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan edukasi pencegahan kebakaran dan pelatihan bagi regu pemadam kebakaran lokal.
Dari sisi konservasi, WWF-Indonesia juga bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melindungi satwa liar di Taman Nasional Sebangau. Upaya tersebut mencakup perbaikan 10 sekat kanal gambut dan restorasi lahan seluas 1.475 hektare.
Sementara itu, di tiga desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, program ini memberikan bantuan medis kepada 500 orang, melengkapi regu pemadam kebakaran yang melibatkan 45 warga, serta mengikutsertakan 30 masyarakat dalam restorasi lahan seluas enam hektare. Program tersebut juga menjangkau satu sekolah dasar untuk meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan kebakaran.
CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menilai penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui respons darurat, tetapi juga dengan mengatasi faktor penyebab dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mencegah bencana berulang.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan gambut tidak hanya mengancam sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga merusak habitat satwa liar yang terancam punah, termasuk orangutan Kalimantan.
Karena itu, kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemanfaatan pendekatan ilmiah menjadi bagian penting dalam memulihkan ekosistem sekaligus membangun ketahanan lingkungan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, WRI Indonesia akan mengambil peran dalam memperkuat kebijakan pencegahan kebakaran hutan melalui program Forest Fire Prevention Policy Accelerator. Program selama 14 bulan ini akan memanfaatkan hasil penelitian, data pemantauan satelit, serta masukan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan regulasi yang dapat diterapkan.
Director of Food, Land and Water Programme WRI Indonesia, Tomi Haryadi, mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menghasilkan kebijakan pencegahan kebakaran yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, bukti ilmiah dan pengalaman masyarakat perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret agar upaya pencegahan kebakaran lahan gambut tidak berhenti pada penanganan jangka pendek.
Adapun Yayasan Benih Baik Indonesia akan berfokus pada pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program selama empat bulan tersebut diarahkan pada pemulihan mata pencaharian dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, serta pengelolaan aset yang dipimpin oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Program ini ditargetkan menjangkau 4.860 individu terdampak gempa bumi. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat kembali membangun sumber penghasilan dan memperkuat kemandirian ekonomi setelah bencana.
Founder sekaligus CEO BenihBaik.com, Andy Flores Noya, mengatakan pemulihan pascabencana membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar pemberian bantuan.
Menurutnya, masyarakat perlu dibekali keterampilan, sumber daya, dan peluang ekonomi agar mampu membangun kembali mata pencaharian secara mandiri dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi tiga organisasi tersebut, HSBC menggabungkan pendekatan pemulihan kemanusiaan, restorasi ekosistem, dan penguatan kebijakan dalam satu program terpadu. Skema ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak sekaligus mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
Secara regional, inisiatif ini juga menjadi bagian dari dukungan HSBC yang lebih luas di lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Filipina, dan Vietnam.
HSBC Disaster Relief Partnerships sendiri merupakan kemitraan berdurasi 18 bulan dengan total dukungan donasi sebesar US$4,5 juta. Program tersebut bertujuan memperkuat kapasitas organisasi kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan secara cepat ketika bencana alam terjadi, sekaligus mendukung langkah antisipatif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah berisiko bencana.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Istihanah
Editor: Istihanah
Tag Terkait: