Gus Alex Ungkap Momen Yandri Susanto Minta Rp10 Miliar, Respons Gus Yaqut Jadi Sorotan
Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
Mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis atau yang akrab disapa Gus Alex, membeberkan adanya permintaan uang senilai Rp10 miliar dari Yandri Susanto saat menjabat Ketua Komisi VIII DPR RI.
Permintaan tersebut, menurut kesaksian Gus Alex, berkaitan dengan upaya memperlancar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.
Baca Juga: Pemerintah Buka Lagi Pendaftaran MagangHub, Kuota 14.000 Orang
Gus Alex menuturkan, peristiwa itu bermula ketika dirinya menerima pesan WhatsApp dari Yandri setelah 20 November 2023. Yandri kemudian mengajaknya bertemu di Rasuna Said Tower, Jakarta, untuk membicarakan pembahasan BPIH tahun 2024.
Kesaksian tersebut disampaikan Gus Alex ketika dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026) malam.
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Gus Alex mengingat kembali komunikasi yang terjadi sebelum pertemuan tersebut.
"Pada suatu waktu di sekira tanggal 20 November ke atas, setelah tanggal 20 November, saya di-WA oleh Pak Yandri Susanto, diajak ketemu di Rasuna Said Tower, pokoknya tempat tvOne di dekat KPK, itu ada gedung tvOne," kata Gus Alex, dikutip Jumat (20/11).
Ia kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Yandri menyampaikan permintaan agar dirinya menyiapkan uang Rp10 miliar. Dana tersebut disebut diperlukan untuk memperlancar pembahasan BPIH 2024.
"Di situ Pak Yandri menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses pembahasan BPIH tahun 2024, saya diminta menyiapkan dana sejumlah 10 miliar. Atas hal tersebut saya tidak bisa menjawab," ucapnya.
Gus Alex mengaku tidak memberikan jawaban maupun menyetujui permintaan tersebut saat pertemuan berlangsung. Ia memilih membawa persoalan itu kepada Yaqut yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Agama.
"Malam itu juga saya menghadap kepada Gus Yaqut di Widya Chandra, kemudian saya sampaikan hal tersebut dan beliau minta pandangan saya. Saya sampaikan kepada beliau, "Gus, ini enggak mungkin kita penuhi. Kalaupun toh ada mentoknya pembahasan BPIH tahun 2024 nanti, undang-undang sudah ada solusinya, yaitu kembali kepada BPIH tahun 2023." Akhirnya kemudian hal tersebut tidak bisa dilaksanakan," jelasnya.
Sebagai informasi, Yandri Susanto merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Pada periode 2019-2024, ia menjadi anggota Komisi VIII DPR RI dan dipercaya menduduki posisi ketua komisi tersebut.
Komisi VIII DPR memiliki ruang lingkup tugas yang mencakup urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana.
Baca Juga: Gus Alex Bongkar Cerita di Balik Tambahan 20.000 Kuota Haji, Ada Kaitannya dengan Piala Dunia
Sementara itu, pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 atau 1445 Hijriah, Yandri telah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Ia juga tercatat melakukan pemantauan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi pada 18 Juni 2024.
Kini, Yandri menduduki jabatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Kabinet Merah Putih. Ia mulai menjabat sejak 21 Oktober 2024.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: