Kredit Foto: Divhumas Polri
Polri menangani 207 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama sepekan, terhitung 13-19 November 2026. Dari ratusan kasus tersebut, polisi mengamankan 238 tersangka dan menyelamatkan 510 korban, termasuk 62 anak-anak.
Penanganan tersebut dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, operasi tersebut merupakan bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang.
"Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan," ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah merinci, dari 510 korban yang ditemukan, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, sebanyak 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Nurul menjelaskan, para tersangka memiliki berbagai peran dalam jaringan TPPO. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.
Sementara itu, modus yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan persentase 42 persen. Disusul eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Modus lainnya mencakup eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan untuk menjadi tentara bayaran.
"Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban," ujar Nurul.
Baca Juga: Yasonna Laoly PDIP Minta LPSK Perkuat Perlindungan Korban TPPO
Polri Pulangkan 84 Korban
Selain melakukan penindakan, Polri juga memulangkan 84 korban TPPO selama periode 13-19 November 2026.
Pemulangan tersebut dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI.
Para korban selanjutnya mendapatkan penanganan berupa penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak. Sementara korban dewasa juga difasilitasi untuk memperoleh pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi.
"Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," jelas Nurul.
Polri Dalami Kasus Almisri hingga Perekrutan Tentara Bayaran
Dalam kesempatan yang sama, Nurul turut memaparkan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri masih berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Pencarian informasi mengenai keberadaan Almisri masih terus dilakukan.
Adapun perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Bareskrim Polri memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara tersebut.
Nurul juga membantah informasi di media sosial yang menyebut perkara itu telah diselesaikan melalui perdamaian.
"Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional," tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, kasus perekrutan warga negara Indonesia untuk menjadi tentara bayaran yang ditangani Polri sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan ke Rusia.
Korban diketahui berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan warga Indonesia ke Ukraina masih didalami karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi ditangani Polri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah