Belum Diatur Sejak 2016, Komdigi Siapkan Ketentuan Tarif Kurir Online
Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai penetapan tarif pengantaran barang dan makanan melalui aplikasi ojek online (ojol) perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemerintah tidak ingin regulasi yang disusun justru membebani salah satu pihak dalam ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi tersebut.
Menurutnya, penetapan tarif yang terlalu rendah berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi juga dapat membuat konsumen, khususnya pelaku UMKM, kesulitan menggunakan layanan tersebut.
"Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan berlangsung juga karena mereka tidak akan bisa melanjutkan pekerjaannya. Tetapi kalau juga terlalu mahal, maka UMKM tidak ada yang beli juga," ujar Edwin di Kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dia menjelaskan, penyusunan aturan tersebut merupakan mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang memberikan kewenangan kepada Komdigi untuk menetapkan ketentuan mengenai biaya atau tarif layanan kurir online untuk pengantaran barang dan makanan.
Dalam proses penyusunannya, Komdigi telah menerima masukan dari Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), forum yang mewadahi komunikasi antarorganisasi, serikat, dan aliansi pengemudi dari berbagai daerah.
Edwin menyebutkan, pertemuan tersebut dihadiri tujuh perwakilan pengemudi dari sejumlah wilayah. Masukan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memahami kondisi operasional kurir online sebelum menetapkan kebijakan.
Dia menilai sejumlah permintaan pengemudi berkaitan langsung dengan penggantian biaya dan tenaga yang mereka keluarkan selama bekerja. Komponen tersebut mencakup bahan bakar, penggunaan kendaraan, waktu, tenaga, hingga risiko di jalan.
"Jadi mereka tidak minta untuk jadi orang kaya, pengusaha besar, tapi mendapatkan jaminan penghasilan sesuai dengan biaya ekonomi yang mereka keluarkan," katanya.
Edwin menambahkan, pemerintah ingin memastikan pengemudi memperoleh kompensasi yang manusiawi atas pekerjaan mereka. Namun, penghitungan tarif tetap harus memperhatikan kemampuan ekosistem bisnis secara keseluruhan.
Baca Juga: Dasco Minta Komdigi Dengarkan Masukan Pengemudi Ojol soal Pengaturan Tarif Pengantaran
Oleh karena itu, pembahasan regulasi tidak hanya melibatkan pengemudi dan aplikator, tetapi juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian UMKM mengingat kebijakan tarif turut berdampak terhadap biaya operasional pelaku usaha.
"Jadi bagaimana menetapkan porsi yang adil itu adalah pekerjaan yang harus pemahaman dan dialogkan sesama kami regulator, para FDTOI atau pengemudi, dan juga aplikator, dan juga nanti dengan Menteri UMKM karena terkait juga dengan UMKM mereka. Nah, inilah kita menjaga keseimbangannya ini," tutur Edwin.
Sementara itu, perwakilan FDTOI Mahmud menyoroti belum adanya pengaturan khusus mengenai tarif pengantaran paket dan makanan sejak 2016. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pengemudi kerap menerima imbalan yang tidak sebanding dengan pengeluaran selama menjalankan pekerjaan.
Dia mencontohkan, pengemudi bisa memperoleh bayaran sekitar Rp5.000 untuk mengantarkan makanan, meskipun harus menggunakan kendaraan pribadi, membeli bahan bakar, serta menyediakan kuota internet.
"Yang kami minta tidak neko-neko. Kesejahteraan ini bentuknya memang tidak terukur, tapi layaklah buat kita hidup mendapatkan pendapatan yang layak atas apa yang kami keluarkan," ungkap Mahmud.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Istihanah
Tag Terkait: