Mahfud MD Wanti-wanti Prabowo dan MPR soal Sidang Pengganti Gibran 9 Desember, Ini Masalah yang Dikhawatirkan
Kredit Foto: Istimewa
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI terkait rencana pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai, agenda Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat dilaksanakan apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden hingga batas waktu yang ditentukan.
Ia bahkan mengingatkan bahwa pelaksanaan sidang pada tanggal tersebut bisa bermasalah secara hukum jika prosedur pengajuan calon pengganti wapres tidak dipenuhi.
"Kepada yang terhormat Presiden RI dan pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud di akun X pribadinya, dikutip Sabtu (21/11).
Baca Juga: Denny Indrayana Peringatkan Hasil Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Bisa Batal, Ini Alasannya
Ia kemudian menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai penghitungan waktu dalam sejumlah aturan perundang-undangan.
Mahfud merujuk pada UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden harus mengajukan dua calon pengganti wakil presiden dalam waktu 14 hari sebelum Sidang MPR digelar.
Namun, ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR memberikan penegasan bahwa penghitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.
Perbedaan ketentuan inilah yang menurut Mahfud perlu diselaraskan agar proses penggantian wakil presiden tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Oleh sebab itu, Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tutur dia.
Mahfud juga memberikan simulasi untuk memperjelas perhitungan tenggat waktu tersebut. Apabila Prabowo menyerahkan dua nama kandidat wakil presiden pada Jumat (20/11/2026), maka sidang MPR menurut perhitungannya perlu dijadwalkan ulang hingga 10 Desember 2026.
Dengan demikian, penentuan tanggal pelantikan tidak semata-mata mengacu pada jadwal yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi harus mempertimbangkan waktu penyerahan usulan calon dari Presiden.
Ia menambahkan, penghitungan 14 hari kerja perlu dilakukan sejak dokumen berisi dua nama calon wakil presiden diterima oleh MPR, termasuk apabila penyerahan dilakukan setelah Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri.
"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman, karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, persoalan penghitungan hari tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif biasa. Menurutnya, kehati-hatian dalam menjalankan seluruh tahapan konstitusional diperlukan agar proses pergantian wakil presiden tidak memicu polemik politik baru.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," imbuh dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: