Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut meningkat Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.317.601.
Kenaikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan upah pekerja sekaligus mengurangi kesenjangan pengupahan antarkabupaten dan kota di Jawa Barat.
Penetapan UMP 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang ditetapkan pada 20 November 2026.
Dedi mengatakan, UMP sebesar Rp3 juta menjadi batas minimum pengupahan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan perlindungan terhadap pekerja, terutama di daerah yang selama ini memiliki standar upah relatif rendah.
Menurutnya, struktur upah minimum di Jawa Barat masih memperlihatkan kesenjangan cukup lebar. Pada 2026, upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi berada di Kota Bekasi yang mencapai sekitar Rp5,9 juta.
Sebaliknya, UMK terendah berada di Kota Banjar sebesar Rp2,33 juta dan Kabupaten Pangandaran sekitar Rp2,3 juta. Sejumlah daerah lain, seperti Kuningan, Sumedang, Majalengka, Indramayu, dan Cirebon, juga memiliki tingkat upah minimum lebih rendah dibandingkan kawasan industri Bekasi dan Karawang.
Baca Juga: Kata Dedi Mulyadi Soal UMP Jabar 2027 Naik Rp682 Ribu
Dedi menjelaskan, perbedaan tersebut tidak terlepas dari karakteristik industri dan aktivitas ekonomi di setiap daerah.
Bekasi dan Karawang, misalnya, memiliki konsentrasi industri padat modal, seperti otomotif dan elektronik. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya lebih banyak mengandalkan industri padat karya, termasuk tekstil, garmen, dan alas kaki.
Karena itu, penetapan UMP 2027 diarahkan untuk mencari titik keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan.
"Kita mengambil jalan tengah dengan harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang. Terutama industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, agar kebijakan ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," ujar Dedi saat mengunjungi PT Kwangduk Worldwide di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
Dia mengakui, kenaikan UMP menjadi Rp3 juta tidak memberikan dampak langsung yang sama bagi seluruh daerah. Kabupaten dan kota yang telah memiliki UMK lebih tinggi tetap menggunakan ketentuan upah minimum daerah masing-masing.
Namun, kenaikan tersebut berpotensi memberikan dampak lebih besar bagi daerah yang selama ini memiliki standar upah di bawah Rp3 juta.
Dedi menilai kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan kegiatan usaha. Pasalnya, peningkatan standar upah dapat menjadi tambahan penghasilan bagi pekerja, tetapi juga menambah beban biaya operasional bagi perusahaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, penetapan UMP 2027 menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Menurut Kim, nilai KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan batas minimum pengupahan agar pekerja memperoleh standar perlindungan yang lebih memadai.
Dia menyebutkan, nilai KHL terendah di Jawa Barat mencapai Rp3.096.000. Dengan demikian, UMP sebesar Rp3 juta diposisikan sebagai jaring pengaman atau safety net dalam kebijakan pengupahan.
"Jadi, Rp3 juta itu menjadi safety net atau jaring pengaman agar angka upah tidak lebih rendah dari batas tersebut. Jadi, berdasarkan kebutuhan hidup layak," jelasnya.
Setelah penetapan UMP, Pemprov Jawa Barat akan melanjutkan pembahasan mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Pembahasan tersebut menjadi tahapan berikutnya untuk mengakomodasi karakteristik sektor usaha dan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Istihanah
Tag Terkait: