Putri Dasco Jadi Korban Cyberbullying, DPR Dorong Revisi Dua UU Perlindungan Anak
Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dorongan tersebut muncul di tengah maraknya kasus perundungan terhadap anak, termasuk yang dialami putrinya yang masih berusia 17 tahun.
Dasco menilai perundungan terhadap anak tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan biasa. Tindakan tersebut dapat meninggalkan dampak psikologis bagi korban, bahkan setelah aksi perundungan berhenti.
Pernyataan itu disampaikan Dasco saat menghadiri peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
"Dan kami sudah tegaskan bahwa perundungan anak memang tidak boleh terjadi lagi dan kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak," kata Dasco.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat persoalan perundungan semakin sulit dibatasi. Anak yang mengalami intimidasi di sekolah masih berpotensi menjadi sasaran serangan melalui media sosial maupun grup percakapan ketika sudah berada di rumah.
Kondisi tersebut membuat korban seolah tidak memiliki ruang aman untuk melepaskan diri dari tekanan yang dialaminya. Karena itu, Dasco menilai penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan agar penanganan perundungan dapat menjawab tantangan di lingkungan nyata maupun digital.
Baca Juga: KPAI Sentil Pelaku Bullying Anak Dasco: Jangan Seret Anak ke Konflik Politik!
Selain mendorong revisi regulasi, Dasco juga mengungkapkan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan langkah hukum terkait perundungan yang dialami putrinya. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan anaknya sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh.
Dasco menyebut anggota DPR Ahmad Doli Kurnia akan mengawal proses revisi kedua undang-undang tersebut melalui Badan Legislasi DPR. Ia berharap pembahasan segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan anak.
Dasco juga menekankan bahwa persoalan perundungan tidak cukup diselesaikan melalui imbauan atau tindakan sementara. Menurutnya, aturan yang lebih kuat diperlukan agar anak mendapatkan perlindungan yang memadai.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: