Darmin: Perlu Mediasi Selesaikan Sengketa Lahan KEK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai mediasi perlu untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan yang masih menghambat pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Bitung dan Mandalika.

"Pemda, Kanwil BPN, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) perlu menguatkan koordinasi untuk melakukan mediasi dengan masyarakat setempat. Komitmen untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan ini sangat diperlukan," kata Darmin seusai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Dalam rapat koordinasi membahas penyelesaian masalah tanah di KEK Bitung dan Mandalika ini ikut hadir Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wali Kota Bitung Max Lomban, Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, dan pejabat kementerian lembaga terkait.

Darmin menjelaskan bahwa kejelasan status lahan sangat perlu untuk percepatan pembangunan suatu kawasan. Untuk itu, masyarakat perlu diyakinkan agar pihak BPN setempat dapat melakukan pengukuran dan identifikasi tanah yang masih dalam sengketa.

Ia menambahkan bahwa mediasi itu dibutuhkan, terutama untuk kasus, seperti KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang saat ini masih terhambat oleh pengadaan sertifikasi lahan dan kemungkinan sengketa atas kepemilikan tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menjanjikan pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat di KEK akan tuntas dalam waktu singkat agar dapat mendorong pengembangan industri maupun sektor pariwisata di wilayah Bitung dan Mandalika.

"Kami berikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tindakan proaktif dan koordinasi yang solid, tanpa merugikan pihak mana pun," kata Sofyan.

Terkait dengan KEK Bitung, Sofyan mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN segera melakukan pengukuran atas lahan seluas 92,96 hektare yang merupakan tanah negara eks hak guna usaha (HGU).

Pengukuran tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2016 dibantu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan membuat pos pengamanan atas lahan tersebut berkoordinasi dengan pihak kepolisian. (Ant)