BTN Yakin Penyaluran KPR Tahun Depan Capai 600 Ribu Unit

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) baru saja melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP), BPJS Ketenagakerjaan, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pengembangan hunian pekerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah kawasan industri seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama BTN Maryono meyakini bahwa dengan adanya kerja sama ini akan dapat menggenjot target penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) perseroan pada tahun depan yang ditargetkan akan mencapai 600 ribu unit.

"KPR-nya saya kira luas sekali. Kita harapkan tahun depan bisa sampai 600 ribu unit penyaluran KPR," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Menurut Maryono, pada tahun lalu pihaknya berhasil menyalurkan KPR mencapai 400 ribu unit. Tahun ini perseroan percaya diri akan dapat melampui target penyaluran KPR sebanyak 570 ribu unit. Maka, dengan MoU tersebut perseroan semakin optimis akan dapat memperoleh tambahan penyaluran KPR-nya.

"Termasuk ini apalagi ada tambahan daripada dana dan demand saya kira akan lebih baik. Tergantung developer yang bangunnya," ucapnya.

Maryono memandang MoU ini menjadi salah satu momentum karena BPJS memilki anggota pekerja yang besar. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan rumah di mana pembangunan akan dilakukan oleh PTPP.

"Kami sebagai pembiayaan maka kami akan biayai konstruksi biar cepat membangun setelah konstruksi selesai kita jadikan KPR. Dananya bisa dari BPJS, pemerintah, atau dana pihak ketiga. Itu nanti akan kita blending, tapi yang paling besar dari BPJS," ungkapnya.

Nantinya, tambah Maryono, pengembangan hunian pekerja bagi MBR akan dikhususkan kepada para pekerja di mana pekerja yang akan memperoleh KPR tersebut dipilih oleh pihak BPJS.

"Jadi, ini benar-benar khusus untuk pekerja yang anggotanya dipilih BPJS. Mana pekerja mana yang bisa dapat, mana pekerja yang tidak bisa dapat. Itu nanti ada antrean," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTPP Tumiyana mengatakan bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan pihaknya merencanakan akan membangun hunian minimum sebanyak 100 ribu unit. "Implementasi pengembangan hunian tersebut, PTPP akan dibantu oleh dua anak usahanya yaitu PT PP Pracetak dan PT PP Peralatan," jelas Tumiyana.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program pengembangan perumahan untuk pekerja yang mana program tersebut merupakan salah satu prioritas kerja dari BPJS.

"Jadi apa yg akan digagas oleh PP dan juga kita kerjasama dengan BTN ini merupakan sinergi yang luar biasa yang akan kita implementasikan kemudian hari. Skema dari kerjasama ini beragam jadi ada skema pendanaan dari perbankan, ada kredit murah kepada para pekerja dan ada skema investasi langsung dari BPJS Ketenagakerjaan bisa juga skema melalaui pasar modal," tukasnya.