Rawan Dimata-matai Asing, DPR Desak Pengadaan Satelit Pertahanan

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai pengadaan satelit pertahanan negara saat ini sangat mendesak karena selama ini Indonesia menggunakan satelit sewa dari negara lain sehingga rawan untuk dimata-matai pihak asing.

"Satelit pertahanan itu sangat penting karena selama ini kita masih sewa (dari negara lain)," kata Kharis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan satelit pertahanan fungsinya sangat penting agar seluruh komunikasi data dan informasi pertahanan Indonesia benar-benar aman. Karena itu menurut dia, Indonesia harus memiliki satelit pertahanan sendiri untuk menjamin seluruh komunikasi, data dan informasi pertahanan dalam negeri.

"Saya nilai secure dengan kita memiliki satelit sendiri. Disamping itu juga dalam rangka mengamankan orbit 123 BT," terangnya.

Sejauh ini komunikasi, lanjut Kharis, data dan informasi pertahanan Indonesia belum aman karena masih menggunakan satelit pertahanan sewa dari negara lain.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung mengatakan DPR dan pemerintah sepakat untuk membeli satelit pertahanan negara yang pengadaannya maksimal tahun 2018 ini tercapai sebab menurutnya satelit pertahanan sangat urgensi.

Asril mengatakan kesepakatan itu diambil berdasarkan rapat kerja yang beberapa kali diadakan, dan semua pihak menyetujui pengadaannya baik itu Menteri Keuangan selaku pengucuran dananya dan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pengatur hak patennya. Menurut dia, apabila masih menyewa satelit pertahanan dari negara lain maka negara lain yang mengoperasikannya dan tentu akan berbahaya untuk keamanan nasional Indonesia.

Selama ini Indonesia meminjam negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat dengan sistem sewa dan selain itu, kerap kali Indonesia memanfaatkan satelit komunkasi Garuda-1 milik Asia Cellular Satellite buatan Lockheed Martin AS.

Namun satelit Garuda-1 kini telah digeser dengan alasan ada sistemnya yang tidak beres sehingga harus segera diisi yang baru. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan satelit pertahanan akan ditaruh di jalur orbit satelit di 123 bujur timur.

Dia mengatakan dirinya akan membantu mengkomunikasikannya dengan pemerintah negara lain dalam forum Internasional Telekomunikasi Dunia (ITU) dan menegaskan pihaknya tidak berwenang dalam pengadaannya.