Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Lembaga Survei Dunia IPU Menyebut Semakin Banyak yang Benci dengan Tingkah Politisi di Parlemen

Lembaga Survei Dunia IPU Menyebut Semakin Banyak yang Benci dengan Tingkah Politisi di Parlemen Kredit Foto: Pixabay
Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil survei menyebut anggota parlemen atau DPR di berbagai negara mengaku banyak yang intimidasi dan mendapat pelecehan dari publik.

Hal itu terungkap dalam laporan global yang dirilis oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam laporan berjudul “When the Public Turns Hostile: Political Violence Against Parliamentarians” yang diolah dari ipu.org.

IPU menggelar survei dan berdasarkan sigi terhadap 519 anggota parlemen dari berbagai kawasan dunia seperti Argentina, Benin, Italia, Malaysia, dan Belanda dan hasilnya sebanyak 71 persen responden mengaku pernah mengalami kekerasan atau intimidasi dari publik.

"Bentuknya beragam, mulai dari serangan di media sosial hingga konfrontasi langsung, bahkan sebagian mengalami keduanya," tulis laporan tersebut.

Baca Juga: DPR Apresiasi Distribusi Energi Pertamina Saat Tangani Bencana Sumatra

Selain itu, kebencian terhadap politisi meningkat juga dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya; polarisasi politik yang semakin tajam, tekanan ekonomi dan sosial yang memicu frustrasi masyarakat, maraknya penyebaran ujaran kebencian di media sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga publik.

Rekomendasi dari temuan IPU tersebut, yakni situasi ini berdampak terhadap kinerja dan kehidupan pribadi para anggota parlemen.

Sejumlah anggota parlemen mengaku melakukan sensor diri, membatasi kemunculan di ruang publik, hingga mengalami dampak psikologis yang turut dirasakan oleh keluarga mereka.

Dalam beberapa kasus, tekanan tersebut bahkan membuat anggota parlemen memilih mundur atau enggan mencalonkan diri kembali dalam pemilu.

Melalui laporan ini, IPU mendesak para pemimpin politik dan lembaga parlemen di berbagai negara untuk menetapkan batasan yang jelas dalam wacana publik.

Organisasi itu juga menekankan pentingnya memastikan bahwa intimidasi tidak menjadi alat untuk membungkam suara oposisi maupun kelompok minoritas dalam sistem demokrasi.

Sementara itu, di Indonesia, baru-baru ini berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, DPR menjadi lembaga dengan urutan paling terbawah yang dipercaya oleh publik.

Banyak warga tidak percaya terhadap lembaga legislatif tersebut, dibanding dengan lembaga negara lain.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: