Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Optimalisasi Pelayanan Satu Pintu Tingkatkan Kemudahan Berusaha

Optimalisasi Pelayanan Satu Pintu Tingkatkan Kemudahan Berusaha Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Optimalisasi dari pelayanan satu pintu terpadu yang telah dicanangkan sejak lama oleh pemerintah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Republik Indonesia di tingkat internasional.

"Apa yang ingin kita tekankan bahwa pelayanan satu pintu ini adalah etalasenya. Yang terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan (peringkat kemudahan berusaha) ini, jangan lagi kita di urutan 108," kata Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno dalam rilis di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Menurut Teguh Juwarno, posisi kemudahan berusaha Indonesia yang berada di tingkat 108 dari 189 negara sangat memprihatinkan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan sejumlah hal yang menjadi persoalan dalam pelayanan investasi adalah pajak dan aturan yang berubah-ubah.

Selain itu, ujar dia, permasalahan praktik di daerah yang tidak selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan di pusat juga sangat perlu untuk diperhatikan.

"Ini semua yang harus kita bedah bersama untuk kemudian kita perbaiki," katanya.

Teguh menyatakan bahwa adanya pelayanan satu pintu merupakan salah satu bentuk dari pengoordinasian, diharapkan pemerintah daerah bisa menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Dia menilai pelayanan satu pintu saat ini sebenarnya telah ada kemajuan, seperti koordinasi antarkementerian yang awalnya sulit sekarang sudah lebih baik, sekarang tantangannya menurunkan pola itu ke daerah.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengundang perwakilan Georgia dan Malaysia sebagai upaya mempelajari cara meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia.

Upaya tersebut ditunjukkan melalui gelaran "Ease of Doing Business, Policy Dialogue Series" periode 2016 s.d. 2017 di Jakarta, Selasa. Lembaga itu bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG).

Kepala BKPM Thomas Lembong berharap perwakilan dua negara tersebut dapat menyampaikan perbaikan-perbaikan yang mereka lakukan yang dapat diimplementasikan di Indonesia.

"Dalam kegiatan hari ini, saya harapkan kita semua mendapatkan pencerahan dari mengenai apa yang telah dilakukan oleh negara Georgia dan Malaysia sehingga mereka berhasil, terutama Georgia yang masuk peringkat 10 besar dan Malaysia di peringkat 20 besar dalam survei EoDB 2016, dari semula peringkat tiga digit," katanya.

Menurut dia, BKPM akan terus melakukan berbagai langkah konkret untuk mendukung target Presiden Joko Widodo agar peringkat Indonesia dapat ditingkatkan menjadi dua digit. Dalam arahannya 20 Januari lalu, dia memasang target Indonesia harus menempat posisi 40 dalam indeks tersebut.

Indonesia pada tahun sebelumnya berada di peringkat 109. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: