Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Panas Bumi Bisa Jadi Berkah Energi Indonesia (2)

Panas Bumi Bisa Jadi Berkah Energi Indonesia (2) Geo Dipa Energi (GDE) | Kredit Foto: Esdm.go.id
Warta Ekonomi, Jakarta -

Namun pada saat ini, Indonesia dinilai masih mengandalkan sumber energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi dan batubara.

Terkait dengan siapa pihak yang lebih baik dalam mengembangkan panas bumi, pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mendukung agar PT PLN (Persero) lebih fokus pada transmisi tenaga listrik ketimbang masuk pada bisnis panas bumi.

"Upaya PLN masuk bisnis panas bumi sebenarnya bisa saja, karena perusahaan itu bergerak di bidang energi. Namun ada BUMN lain yang lebih berkompeten dan punya kemampuan mengelola panas bumi yaitu PT Pertamina," kata Yusri, ketika dihubungi di Jakarta.

Menurut Yusri, Pertamina sesungguhnya lebih siap karena perusahaan ini terbukti berpengalaman mengembangkan panas bumi seperti Gunung Rajabasa, Dieng dan Lahendong.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Suryadarma di Jakarta, Selasa (8/11) juga mengingkan PLN fokus pada pengembangan pengembangan sistem transmisi dan distribusi agar ada sinergi dalam pembangunan pembangkit 35.000 megawatt, ketimbang ikut mengembangkan panas bumi dengan mengambil alih Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Menurut Suryadarma, jika fokus PLN terbelah maka bisa berpotensi mengganggu pembangunan sistem kelistrikan nasional.

Dia mengingatkan bahwa pengalaman PLN dalam menggarap panas bumi hendaknya bisa menjadi pelajaran. Dari berbagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang diberikan, ternyata tidak bisa digarap secara optimal.

BUMN baru? Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendukung optimalisasi penggunaan energi panas bumi dengan merekomendasikan pembentukan BUMN yang berfokus pada pengembangan panas bumi.

"Dibentuknya BUMN khusus yang menangani panas bumi, karena saat ini hanya Pertamina Geothermal dan GeoDipa yang melakukan pengelolaan, dan tentunya tidak selancar jika ditangani oleh BUMN khusus," kata Agus.

Agus yang juga merupakan politisi Partai Demokrat itu mengingatkan potensi yang dihasilkan dari pengelolaan panas bumi di Indonesia masih sangat besar, dan memerlukan BUMN khusus untuk mengelolanya secara optimal.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan pemerintah juga dapat mendukung penuh upaya pembentukan BUMN pengelola energi panas bumi agar potensi yang dimiliki Indonesia juga bisa dikelola dengan baik. "Karena jika bergantung pada energi fosil lama-kelamaan akan habis," katanya.

Agus menyatakan pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas pendanaan yang ada seperti dana panas bumi di PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri.

Kemudian, katanya, adanya penguatan kerja sama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan dan studi zona untuk wilayah kerja panas bumi pada zona inti, serta perlunya aturan tentang larangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh dan pencabutan izin wilayah kerja panas bumi yang tidak melakukan kegiatannya.

Wacana pembentukan BUMN yang mengurus energi dari sumber panas bumi harus benar-benar didukung oleh pemerintah diantaranya dengan jumlah anggaran yang memadai guna mengembangkan salah satu energi terbarukan tersebut.

"Pembentukan BUMN baru di bidang panas bumi harus didukung dengan politik anggaran yang memadai," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana.

Menurut dia, energi panas bumi sangat layak dan penting untuk diperhatikan antara lain karena energi terbarukan tersebut murah dan ada di daerah Indonesia sehingga sebaiknya tidak dilupakan.

Untuk itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu serius mengingat energi terbarukan itu selain ramah lingkungan juga dinilai sangat murah.

Kontroversi mengenai pihak mana yang sebaiknya lebih fokus dalam mengembangkan panas bumi memang seharusnya dapat diselesaikan dengan tepat dan menggunakan prinsip "win-win solution".

Hal tersebut penting agar ke depannya, pengembangan panas bumi yang berpotensi besar di Tanah Air ini tidak menjadi "kutukan", tetapi berkah bagi rakyat Indonesia. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: