Ini Kritikan Gerindra Terhadap Pemerintahan Jokowi

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai?pemerintahan Presiden Joko widodo dianggap mulai tampak sebuah kegagalan terkait program?program pembangunan proyek infrastruktur.

Menurutnya, ancaman itu merupakan kegagalan?proyek pembangunan Pembangkit Listrik 35 Megawatt yang dicanangkan Jokowi belum ada tanda aktifitasnya. Begitu juga, kata Dia, adanya?kesulitan dalam pendanaannya,?karena adanya pratek broker proyek listrik 35 Megawatt yang meyebabkan investor enggan mengalirkan dana nya untuk mulai.

"Seharusnya sudah clear dengan masalah pendanaannya ternyata justru makin engga jelas dana yang tersedia untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur," kata Arief dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

Arief menjelaskan, begitu defisit anggaran semakin besar akibat target penerimaan pajak tahun 2016 yang sudah dikoreksi menjadi Rp1137 Trilyun??dari sebelum nya Rp1355 Trilyun?dan baru tercapai Rp956 Trilyun dan masih minus Rp172 Trilyun hingga saat ini dan program tax amnesty yang jadi andalan juga. belum terlihat hasil untuk mengatasi defisit anggaran yang membengkak hingga 2.7 persen dari PDB dari target 2.35 persen di tahun 2016

Selain itu, Ia melanjutkan, UU Tax Amnesty yang diharapkan bisa menjadi sweetener bagi ketertarikan untuk program pulang kampung dana dana milik WNI ke Indonesia justru belum bisa diharapkan banyak.

"Malah lebih dijadikan sebagai alat untuk melegalkan uang panas milik WNI di luar negeri dan dalam negeri, dan setelah bersih uang tersebut kembali ke habitatnya," katanya.

Dia juga menyoroti?program repatriasi modal ke Indonesia justru makin menyebabkan? devisa negara keluar dan yang didapat hanya kertas kertas saham bukan dana yang likuiditas, sebab banyak WNI yang punya kekayaan di Luar negeri dalam bentuk? perusahaan offshore di negara haven tax yang memiliki saham mayoritas dan saham? pengendali? pada perusahaan Perusahaan di Indonesia justru melepaskan saham nya dengan hanya membayar pajak penjualan sebesar 2 persen dengan mengunakan fasilitas tax Amnesty tetapi tetap bisa mengendalikan perusahaan tersebut karena juga memiliki saham mayoritas perusahaan tersebut .

Arief mencontohkan,?penjualan saham saham BCA oleh pemegang saham kendali yang dimiliki perusahaan yang berbadan hukum? dinegara Mauritius yaitu Farindo ?yang juga memiliki saham mayoritas di BCA. Yang akhirnya BCA Indonesia membeli dengan melepaskansebanyak Rp116,3 juta lot saham BCA ditransaksikan di pasar negosiasi. Lewat transaksi tutup sendiri,? saham bank swasta terbesar di Indonesia ini dihargai Rp15.224 per saham atau senilai total Rp177 triliun. Berlaku sebagai broker jual dan beli saham BCA tersebut adalah BCA Securities

"Yang mana dana sebesar? 177 Trilyun? rupiah atau. 13.1 Milyar dollar US dari hasil? pelepasan? saham BCA milik? harus di terbang? ke Mauritius setelah dipotong pajak kekayaan 2 persen dengan fasilitas tax Amnesty," tuturnya.?

Nah apalagi, sebutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak ditopang oleh ketergantungan komsumsi masyrakat serta eksport ke china sedangkan pertumbuhan ekonomi China sendiri saat diperkirakan akan turun menjadi 5% - 6 persen jelas akan makin berpengaruh negative terhadap ekport komoditas Indonesia ke China

"Begitu juga sudah dipastikan FED dalam akhir tahun 2016 ini akan menaikan suku bunga nya dan inienunjukan kalau Amerika Serikat akan lebih fokus untuk menguatkan Ekonomi dalam negerinya dan ini berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap US dollar dimana USD? pulang kampung ke pemiliknya," jelasnya.

Menurutnya, langkah pemerintah Indonesia untuk menjadikan Yuan China menjadi alat transaksi perdagangan antara Indonesia tidak akan banyak membantu, sebab, hutang hutang luar negeri baik oleh swasta dan pemerintah dalam mata uang US dollar.?Dan justru hasil devisa eksport Indonesia ke China? dalam bentuk mata? Yuan china? jika digunakan untuk bayar utang luar negeri harus dikonversi? ke US dollar dan justru berakibat debitur indonesia? menanggung selisih kurs antara yuan dan USD yang tidak sedikit

Jika tidak ada sebuah strategi jitu yang dilakukan oleh Tim Ekonomi Joko Widodo maka sangat dimungkinkan kurs USD terhadap Rupiah akan tembus 15 ribu rupiah/ USD," pungkasnya.

Sebaiknya, lanjutnya, sekalipun Yuan china sudah menjadi mata uang untuk transaksi internasional belum bisa memberikan dampak positive pada penurunan hutang LN Indonesia dalam bentuk USD. Sebab, ancaman yang akan terjadi jika semua transaksi perdagangan dengan China mengunakan Yuan China maka Indonesia akan seperti? Zimbabwe yang saat ini mata uang yuan? sudah menjadi mata uang resmi Zimbabwe

"Nah welcome krisis Ekonomi bagi Jokowinomic jika terus mengelola negara nya masih pakai manajemen tambal menambal model memproduksi Mebel dan tidak kembali ke? model sistim ekonomi pasal 33? UUD 1945," katanya.

Arief mengharapkan, krisis Ekonomi tidak terjadi di tahun 2017, karena jika terjadi akan makin cepat pemerintahan Joko Widodo jatuh, apalagi, kata Arief, situasi politik nasional terkait Ahok dan penangkapan aktivis prodemokrasi masih akan menjadi bara api yang menyebabkan investor dan dana Repatriasi? enggan untuk masuk ke Indonesia yang akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh di bawah 5%.