Pengamat Ini Pesimis BPP Dapat Terbentuk Selama Menkeunya Sri Mulyani

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menyatakan pesimis gagasan pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan (BPP) dapat terwujud selama menteri keuangannya Sri Mulyani Indrawati.

"Pembentukan BPP akan menghilangkan kendali Kementerian Keuangan atas penerimaan dari sektor perpajakan, karena BPP akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden," kata Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Ichsanuddin Noorsy mengatakan hal itu menanggapi pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, yang salah satu tugasnya adalah mempersiapkan pembentukan BPP.

Pembentukan BPP itu adalah salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita.

Menurut Noorsy, setelah BPP terbentuk maka posisinya setara dengan Kementerian Keuangan serta hubungan Menteri Keuangan dan Kepala BPP adalah hubungan kordinasi.

"Itu artinya akan mengurangi kewenangan Menteri Keuangan terhadap penerimaan negara," katanya.

Noorsy menjelaskan, untuk penerimaan pendapatan sudah dibentuk rekening tunggal "treasury single account", yang artinya Kementerian Keuangan memerlukan waktu singkat untuk menempatkan BPP sebagai badan otonom.

Pembentukan BPP, kata dia, hanya membutuhkan kajian pemisahan kelembagaan.

"Kajian dan pembentukan BPP, saya kira sudah cukup dalam waktu setahun," katanya.

Di sisi lain, Noorsy juga mensinyalir ada kekuatan yang berupaya mengganjal pembentukan BPP itu, yakni kekuatan asing yang tak ingin kehilangan kendalinya atas Indonesia.

Noorsy menjelaskan, ketika dirinya menjadi anggota DPR RI periode 1997-1999 dan melontarkan gagasan pembentukan institusi pajak yang berdiri sendiri tapi gagasan itu dimentahkan.

"Jika BPP berdiri, maka kepentingan asing membutuhkan sumber daya lebih untuk mendikte Indonesia. Ini yang membuat asing dan pihak tertentu yang menjadi mitra asing merasa tidak nyaman," katanya. (Ant)