Tuntaskan Distribusi KIS, BPJS Kesehatan Dapat Rapor Hijau

Lebih dari tiga tahun sudah BPJS Kesehatan hadir memberikan perlindungan finansial melalui jaminan kesehatan terhadap penduduk Indonesia. Sebagai wujud komitmen menyukseskan implementasi program jaminan kesehatan, tahun 2016 BPJS Kesehatan tuntas mencetak dan mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada segmen penerima bantuan iuran (PBI) di seluruh wilayah Indonesia.

KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen penerima bantuan iuran atau PBI).

"Jika ditotal dari quick win tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2016, BPJS Kesehatan telah melakukan pencetakan KIS segmen PBI sebanyak 92.435.415 kartu. Khusus di tahun 2016, BPJS Kesehatan telah mencetak dan mendistribusikan 5.429.045 kartu kepada peserta PBI. Dengan terdistribusinya KIS 100% tahun 2016 ini, BPJS Kesehatan pun memperoleh rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP)," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan pembagian KIS di Desa Poka, Ambon, dalam rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional, Rabu (8/2/2017).

Dalam kegiatan tersebut, terdapat 1.333 jiwa penduduk Kota Ambon yang memperoleh KIS PBI, terdiri atas 699 warga Kecamatan Nusaniwe, 489 warga Kecamatan Sirimau, dan 145 warga Kecamatan Leitimur Selatan.

Menurut Fachmi, tahun 2017 ini menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Berbagai langkah dilakukan BPJS Kesehatan agar program JKN-KIS dapat terus berjalan berkesinambungan di antaranya melalui percepatan cakupan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan kolektabilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau lebih dikenal dengan peserta mandiri.

Fachmi menambahkan, berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, kehadiran program JKN-KIS membawa efek yang luar biasa.

Tahun 2016, JKN-KIS telah berkontribusi sebesar Rp152,2 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, program JKN-KIS juga berperan menciptakan lapangan kerja bagi 1,45 juta orang. Jika diproyeksikan hingga tahun 2021, JKN-KIS memberi kontribusi ekonomi sebesar Rp289 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 2,26 juta orang.

"Hingga 27 Januari 2017, peserta JKN-KIS telah mencapai 172,9 juta jiwa. Itu hampir 70% dari total penduduk Indonesia. Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah yang besar ini, namun kami yakin dengan dukungan dari para stakeholder serta kerja keras seluruh duta BPJS Kesehatan, kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia," kata Fachmi.