Sistem Perhitungan Pilkada Diusulkan untuk Audit

Sistem teknologi informasi pada Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pilkada 2017 diusulkan oleh Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) agar diaudit untuk menghindari sentimen negatif akibat akses error di laman resminya.

"Demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada, perlu kiranya segera dilakukan audit sistem IT di KPU daerah maupun KPU pusat," kata Ketua Umum PB KB PII Nasrullah Larada dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Nasrullah menyampaikan pendapatnya untuk audit sistem TI lantaran berkembangnya isu adanya peretasan atau permainan data dalam penghitungan suara akibat akses error pada laman KPU beberapa kali sejak sehari setelah masa pencoblosan.

Dia melanjutkan, audit sistem ini hendaknya dilakukan oleh tim independen yang disetujui oleh partai-partai pengusung pasangan calon dalam Pilkada DKI.

Nasrullah mengatakan selain menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana Pilkada 2017, terutama Pilkada DKI, audit sistem merupakan langkah untuk membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada DKI selalu mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan.

"Keberanian untuk melakukan audit sistem TI merupakan langkah bijak jika kita akan mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan," kata dia.

Sebaliknya, kata dia, masyarakat kemungkinan akan mempertanyakan kredibiltas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada apabila tidak dilakukan audit yang bisa menjurus pada sentimen negatif.

Pilkada serentak 2017 dilaksanakan di 101 daerah di seluruh Indonesia pada Rabu (15/2). Khusus untuk Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, hasil hitung cepat sementara menempatkan pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dan nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno berada di posisi teratas satu dan teratas dua yang memungkinkan untuk berlanjut pada putaran kedua. (Ant)