Bambang Dorong Pemanfaatan Big Data untuk Rancang Kebijakan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya penggunaan big data untuk perumusan kebijakan pemerintah Indonesia. Ia menyatakan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi arus utama kehidupan masyarakat sehari-hari, mempengaruhi aktivitas ekonomi, memfasilitasi perkembangan sosial politik, juga membantu pemerintah dalam memformulasikan kebijakan.

"Kita sekarang menjadi bagian dari komunitas digital dunia yang memproduksi dan menggunakan data secara masif. Singkatnya, pembaharuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan gaya baru bagi publik, yakni kemampuan untuk mengakses ?data dan informasi secara cepat, juga mengharapkan pemerintah untuk merespons isu dengan akurat dan tepat waktu," kata Bambang dalam Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta, Selasa kemarin (21/2/2017).

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan bahwa saat ini mulai mencuat kebutuhan pola hubungan yang transparan antara pemerintah dan masyarakat. Di waktu yang sama, pemerintah diminta untuk dapat menyediakan kebijakan secara cermat yang berbasis pada data real-time sehingga mampu menjawab situasi terkini masyarakat.

Dengan tren ini, penggunaan data dan informasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Pemanfaatan big data saat ini sudah menjadi tren dunia. Contohnya, penggunaan big data untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Food and Agriculture Organization (FAO) menggunakan Big Data Synthesis untuk mengembangkan sistem informasi air global (Global Water Information System).

Di Tiongkok, big data digunakan untuk memetakan kemiskinan dengan memanfaatkan Call Data Records yang menyediakan data kemiskinan dari sumber yang ekonomis dan berkelanjutan. Nepal menggunakan data ponsel untuk memetakan perpindahan populasi. Sementara di Haiti, sekelompok sukarelawan menganalisis informasi dari Facebook, Twitter, dan pesan singkat untuk melaksanakan layanan gawat darurat setelah terjadinya gempa Haiti.

"Indonesia sudah menyadari bahwa penggunaan big data dalam pemerintahan adalah sangat penting, terutama untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan acuan monitoring dan evaluasi aktivitas. Kementerian PPN/Bappenas telah menggunakan big data sebagai acuan bagi analisis kebijakan, penyediaan rekomendasi kebijakan, dan formulasi perencanaan pembangunan," paparnya.