Ini Kendala Utama UMKM di Kalbar

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat Dwi Suslamanto mengatakan bahwa kendala utama usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalbar adalah soal distribusi dan inefisiensi.

"Nah, setelah ditelusuri dan diketahui masalah tersebut serta dikaitkan dengan teknologi, solusinya adalah pada penggunaan internet," kata Dwi di Pontianak, Minggu (26/2/2017).

Pengunaan internet sakarang, menurut dia, bukan merupakan barang mahal. Akan tetapi, mengapa tidak dimaksimalkan dengan kendala yang ada agar distribusi dan inefisiensi itu bisa diatasi?

"Hal itu tentu dengan cara perdagangan secara elektronik atau dikenal e-commerce," ujarnya Dwi menambahkan bahwa pengunaan internet peluangnya besar.

Menurut dia, dari data yang ada di seluruh Kalimantan, hanya 8 persen dari 230 juta juta penduduk Indonesia.

"Sekitar 8 persen dari seluruh Kalimantan itu persentase yang kecil. Belum lagi, di Kalbar itu akan perlu dikaji lagi berapa pastinya karena dalam survei masih per pulau," katanya.

Pada sisi lain, kata Dwi, penggunaan e-commerce dari jumlah UMKM 2014 s.d. 2015 di Kalbar tumbuh sebesar 251 persen. Akan tetapi, yang memanfaatkan e-commerce untuk mengatasi distribusi dan inefisiensi tersebut hanya 0,07 persen. Saat ini, permasalah UMKN melalui tunai itu juga tidak efisien. Dengan program nontunai oleh BNI di Kalbar terhadap UMKM yang ada, dia menilai itu bagus sekali.

"Penggunaan transaksi dengan nontunai transaksi lebih cepat dan mudah dan setiap waktu. Orang jual dan setuju di e-commrece uang langsung masuk rekening penjual," katanya.

Meskipun, lanjut dia, saat inifaktanya di e-commerce sendiri didominasi transaksi pembayaran melaui ATM. Padahal, saat ini menurutnya melalui smartphone sudah bisa.

"Sudah melalui e-commerce tetapi banyarnya melalui ATM, bahkan bayar ketemu di tempat, itu juga tidak efisiensi. Kenapa tidak langsung melalui smartphone? Itu perlu edukasi lagi ke depan," katanya.

Ia memaparkan saat ini pembayaran transaksi nontunai melalui smarphone hanya 2 persen saja. Sisanya, didominasi pembayaran melalui ATM. Dwi menjelaskan bahwa persoalan UMKM juga harus secara sinergis dan berdasarkan kapasitas instansi atau lembag-lembaga yang peduli dan wajib untuk itu.

Misalnya, pelatihan BI melalui program Inkubator BI, soal pembinaan melalui dinas terkait, dan pembiyaan melalui perbankan pelaksana KUR.

"Memajukan UMKM tidak bisa sendiri-sendiri. Namun, harus semua pihak. Jika UMKM juga sudah menerapkan e-commerce sesuai dengan target pada tahun 2017, pendapatan per kapita bisa meningkat 10 s.d. 15 kali," katanya. (Ant/CP)