Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla Hingga Rp873,44 Miliar

Realisasi daya serap anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sampai dengan posisi akhir Februari 2017 mencapai 7,55 persen atau senilai Rp873,44 miliar.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/3/2017), menuturkan sampai dengan 26 Februari 2017, dari total 776 paket kegiatan yang dikontrakkan senilai Rp7,87 Triliun, sebanyak 134 paket sudah dalam proses lelang (21,27 persen), 169 paket sudah kontrak (55,31 persen), dan sisanya 473 paket belum dilelang (23,42 persen).

Untuk itu, Tonny menginstruksikan agar kontrak pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 sudah dapat ditandatangani paling akhir bulan Maret 2017.

"Apabila sampai dengan target waktu yang telah ditentukan, KPA belum melaksanakan lelang tidak mengikat, segera dilakukan evaluasi lebih lanjut. Saya juga minta kepada para direktur terkait untuk secara proaktif melakukan supervisi dalam upaya memastikan tercapainya target tersebut, katanya.

Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub menargetkan daya serap anggaran 2017 di atas 90 persen dari pagu Alanggaran sebesar Rp11,56 triliun dari alokasi Pagu Anggaran Kemenhub sebesar Rp45,98 triliun rupiah.

Tonny menjelaskan dari anggaran Rp11,56 triliun tersebut diperuntukkan untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut sebesar Rp3,96 triliun, bidang pelabuhan dan pengerukan sebesar Rp2,3 triliun, bidang perkapalan dan kepelautan sebesar Rp68,9 miliar, bidang kenavigasian sebesar Rp1,48 triliun, bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai sebesar Rp111,4 miliar serta dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp3,6 triliun.

Sementara itu untuk kegiatan yang menjadi prioritas 2017 ini antara lain lanjutan pembangunan kapal perintis 50 unit, lanjutan pembangunan kapal semi kontainer 15 unit, lanjutan pembangunan kapal ternak lima unit, penyelenggaraan angkutan penumpang perintis 96 trayek, penyelenggaraan angkutan barang Tol Laut 13 trayek, penyelenggaraan angkutan kapal ternak satu trayek, penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan (KDP) 62 lokasi, pengerukan alur pelayaran sembilan lokasi, lanjutan pembangunan kapal kenavigasian 15 unit, pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 67 Unit, pengadaan dan pembangunan fasilitas telkompel tujuh Unit, serta kegiatan sertifikasi termasuk sistem informasi sertifikat pelaut dan buku pelaut.

Selanjutnya, sebagai upaya proses percepatan pelelangan dan penyerapan anggaran di tahun 2017, Tonny menghimbau kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan khususnya kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar segera melakukan pelelangan untuk kegiatan Tahun Anggaran 2017 di lingkungan unit kerja masing-masing.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/16/10/DJPL-17 tentang Percepatan Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan DIPA Tahun 2017 di lingkungan Ditjen Hubla yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2017.

Ia juga menegaskan apabila sampai batas waktu tersebut belum dilakukan pelelangan tanpa disertai justifikasi yang jelas, maka kegiatan tersebut akan direalokasi untuk kegiatan strategis/Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah telah menetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional Sub Sektor Perhubungan Laut antara lain pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, pembangunan Pelabuhan di Jawa Barat bagian Utara (Patimban), pembangunan Pelabuhan Sorong, pembangunan Pelabuhan Kalibaru, pembangunan Pelabuhan Makassar New Port, pengembangan Pelabuhan Kijing, Inland Waterways/Cikarang Bekasi Laut (CBL), dan proyek strategis lainnya.

Dengan ditetapkanya proyek-proyek strategis tersebut akan semakin meningkatkan kinerja Ditjen Hubla terutama dalam meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang berasal dari uang rakyat.

"Atas dasar itulah, kami berkomitmen dan bertekad melaksanakan kegiatan berbasis anggaran dengan sungguh-sungguh dan terencana melalui pembenahan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan serta melakukan evaluasi kinerja agar target penyerapan anggaran di lingkungan Ditjen Hubla dapat tercapai," katanya. (Ant)