Kalbar Jadi Provinsi Pertama Deklarasikan Anti 'Hoax'

Kalimantan Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan Anti Hoax yang dilakukan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, di Kantor Gubernur Kalbar, Minggu.

"Karena kita menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan anti hoax, tentu ini menjadi motivasi bagi masyarakat Kalbar untuk tidak mempercayai berita-berita hoax yang banyak bertebaran di media sosial," kata Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, di Pontianak, Minggu (19/3/2017).

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat Kalbar terutama anak-anak muda untuk menggunakan Teknologi Informasi secara positif dan bisa menciptakan aplikasi-aplikasi yang berguna untuk membantu masyarakat.

"Teknologi ini sudah tanpa batas, kita maunya hal-hal yang positif yang dilakukan anak muda. Dan bisa memudahkan masyarakat kita, jadi bagaimana petani bisa memotong mata rantai kelompok tertentu, sehingga hasil pertaniannya bisa langsung kepada pembeli dengan menggunakan aplikasi TI terutama harga," tuturnya.

Menurutnya, teknologi informasi ini membantu manusia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk menghancurkan negara menyebarkan rasa kebencian dan sebagainya.

Terkait hal itu, Cornelis mengakui ingin hadir dalam kegiatan tersebut, karena dirinya ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan anak-anak Kalimantan Barat tentang dunia digital ini. Dia meminta agar masyarakat bisa mengecek kepastian sebuah berita, sebelum kembali menyebarnya, khususnya melalui media sosial.

"Ada baiknya, jika mempunyai ide baru dalam rangka menciptakan sistem atau temuan baru, aplikasi tertentu untuk kesejahteraan masyarakat. Kita punya kementerian komunikasi dan informasi tugasnya bagaimana menyampaikan informasi dengan benar dan menyaring informasi yang tidak benar, karena kita semua tahu yang terjadi akibat berita bohong atau Hoax yang memang sengaja diciptakan untuk memecah belah kita," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan, "Hoax" bukan sekadar informasi palsu. Lebih dari itu, informasi hoax yang kemudian menjadi viral di media sosial bisa memicu keributan, bahkan merembet hingga menjadi kerusuhan.

"Hal ini menghabiskan energi dan tentu berpotensi mengganggu keamanan nasional. Pemerintah pun sangat serius memerangi berita-berita hoax," katanya.

Dirinya mengakui bahwa sekarang berita hoax menyebar begitu cepat dan diserap masyarakat mentah-mentah. Dia juga menegaskan, pihaknya terus melakukan langkah-langkah untuk menekan beredarnya berita-berita hoax tersebut, salah satunya melakukan pemblokiran situs.

Menurut dia, pemblokiran sebenarnya merupakan langkah akhir. Sedangkan untuk tingkat Provinsi, Kalimantan Barat menjadi Provinsi pertama dalam deklarasi masyarakat Anti Hoax.

"Pemerintah mendorong adanya semacam kode etik untuk menggunakan media sosial. Kode etik dimaksudkan menjadi batasan, seluruh masyarakat Indonesia harus bergerak (melawan Hoax)," tuturnya. (Ant)