BNI Incar Peningkatan Komisi Transaksi dari LRT

PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk mengincar peningkatan keuntungan dari transaksi tiket dan pengelolaan dana penumpang kereta ringan "Light Rail Transit" (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta di Jakarta, Rabu (12/4/2017), mengatakan ceruk bisnis transaksi penumpang dari LRT bisa mengkompensasi bunga rendah yang diminta pemerintah ke perbankan.

Pemerintah mengharapkan bunga pinjaman dari perbankan untuk proyek LRT tidak melebihi tujuh persen. Total pembiayaan untuk LRT yang dibutuhkan sebesar Rp27 triliun, dengan sumber pinjaman dari fasilitas kredit perbankan dan lembaga keuangan BUMN sebesar Rp18 triliun.

"Kalau, misalnya, saja dari 'fee based' (pendapatan komisi) bisa 10 persen, itu bisa 'feasible'," ujar Harry usai jumpa pers paparan kinerja.

Pendapatan komisi tersebut, kata Herry, berasal dari tiket LRT yang menggunakan mekanisme non-tunai, melalui produk kartu debet. Kemudian, BNI juga berharap berkah komisi dari pengelolaan dana milik penumpang.

"Kita punya BNI Tap-Cash. Terus juga pasti ada pembukaan rekening kan, kita bisa mendapat biaya administrasi dari situ," ujar dia.

"Misalkan, ini ekstrimnya, bunga yang diminta lima persen, tapi 'fee based' bisa 10 persen, ya tidak apa-apa," tambah Herry.

Herry menjabarkan skema pembiayaan dari tiga perbankan memang masih dibicarakan hingga saat ini. Kredit sindikasi untuk LRT ini akan dipimpin PT. Bak Mandiri Persero Tbk, dengan BNI, dan rencananya PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) serta PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

BNI, kata Herry, menyiapkan kredit sebesar Rp2 triliun per tahun selama tiga tahun untuk proyek LRT.
"Belum 'financial close', kita masih menunggu skemanya, kita harapkan secepatnya," ucapnya, berharap.

Total dana yang dibutuhkan untuk LRT sebesar Rp27 triliun, dengan rincian Rp23 triliun untuk prasarana dan Rp4 triliun untuk sarana LRT Jabodebek ini.

Sisa kebutuhan dana selain dari perbankan, dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan total Rp9 triliun.

Pemerintah mengharapkan LRT Jabodebek akan dapat beroperasi pada Mei 2019. (Ant)