Pengembalian Piutang BLBI Rp31 Triliun Akan Picu Pertumbuhan Ekonomi

Pengamat ekonomi Dr James Adam mengatakan upaya Kementerian Keuangan mengembalikan piutang dalam kasus BLBI yang jumlahnya mmencapai Rp31 triliun akan ikut memicu pertumbuhan perekonomian nasional yang ditargetkan sebesar 5,2 hingga 5,6 persen pada 2018.

"Apalagi ada tren pertumbuhan ekonomi nasional akan memicu penerbitan surat utang atau obligasi oleh perusahaan pada 2017 ini dapat lebih marak dibandingkan tahun sebelumnya," katanya di Kupang, Minggu (14/5/2017).

Sebab menurut mantan Dosen Ekonomi Unkris Artha Wacana Kupang itu apabila data ekonomi bagus, maka obligasi yang merupakan salah satu produk pasar modal akan dapat terserap pasar.

Indikator pertumbuhan itu sudah diberi signal Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,01 persen, atau tumbuh lebih baik secara tahunan (yoy) dari triwulan I-2016 yang tumbuh 4,92 persen dan secara triwulanan (qtq) dari triwulan IV-2016 yang tumbuh 4,94 persen.

Ia menambahkan bahwa dengan perekonomian yang mengalami pertumbuhan maka aktivitas bisnis di dalam negeri akan bergeliat dan semakin ekspansif, tentunya perusahaan membutuhkan pendanaan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga akan membuat investor global melirik Indonesia sebagai tempat berinvestasi.

Untuk itulah semua pihak harus memberi aprisiasi dan dukungan penuh dengan berbagai caranya masing-masing agar proses penagihannya berjalan lancar sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Sebab, bagaimana pun, kata dia, para obligor yang tengah ditagih adalah bank-bank modern, bank umum nasional dan bank umum servitia yang jumlahnya mencapai puluhan lembaga keuangan.

Apalagi upaya itu katanya terindikasi terkait dengan kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang telah lama ditangani, namun masih terus berhalan di tempat.

"Ini memang butuh waktu dan keahlian serta pengetahuan dan kecerdasan terkait dengan finansial dalam mengejar tanpa henti para obligor tersebut," katanya.

Kondisi ini kata anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir NTT itu, belum termasuk dari desakan beberapa lembaga keuangan dunia untuk meningkatkan perdagangan terbuka dengan cara yang inklusif.

Berikut peningkatan integrasi perdagangan telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, harga yang lebih rendah dan meningkatkan standar hidup. Kondisi ini juga harus didukung politik dan keamanan yang sempat memanas akhir-akhir ini tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

"Kita harap ini tidak akan mengganggu kepercayaan terhadap perbaikan kegiatan ekonomi," katanya.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk menyakinkan para pelaku pasar maupun investor bahwa situasi politik dan keamanan saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

"Kita akan terus berusaha untuk menyakinkan bahwa suasana keamanan maupun ketertiban dan proses politik Indonesia bisa dibilang suatu proses demokrasi yang normal dan aman," kata Sri Mulyani.

Ia juga memastikan aksi yang dilakukan masyarakat seusai vonis yang diterima Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan salah satu model aspirasi yang biasa dilakukan dalam proses berdemokrasi. (CP/Ant)