Menkeu Klaim Pertukaran Informasi Keuangan Baik untuk Rakyat Kecil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan pertukaran informasi secara otomatis bagi kepentingan perpajakan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan sosial bagi masyarakat kecil.

"Kami tetap ingin menyampaikan bahwa seluruh kebijakan ini justru pro masyarakat kecil dan pro keadilan," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Sri Mulyani mengatakan pembukaan data nasabah oleh otoritas pajak dilakukan untuk memperlengkap basis data para wajib pajak dan membuat kebijakan perpajakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

"Kalau basis data pajak lengkap, Indonesia bisa menerbitkan kebijakan perpajakan yang lebih adil. Mereka yang miskin dibantu dan diberdayakan, dan yang kaya dan sangat kaya harus membayar pajak sesuai dengan aturan," ujarnya.

Menurut dia, tanpa basis data perpajakan yang memadai, ruang gerak pemerintah dalam memungut pajak secara layak sangat terbatas dan golongan sangat kaya dapat dengan mudah melakukan penghindaran pajak.

"Kalau basis informasi kita tidak lengkap maka pemerintah hanya fokus kepada informasi yang dimiliki dan yang dikejar hanya yang pemerintah tahu. Sementara yang menghindar pajak malah tidak dipajaki. Ini justru menciptakan ketidakadilan," tegas Sri Mulyani.

Menanggapi batas saldo minimum nilai rekening yang harus dilaporkan lembaga keuangan sebesar Rp1 miliar, Sri Mulyani meminta masyarakat tidak perlu resah karena tidak ada beban pajak tambahan yang dikenakan atas rekening nasabah tersebut.

"Saya ingin menyakinkan kepada masyarakat untuk tidak perlu resah, karena pelaporan ini bukan berarti beban pajak akan muncul. Apalagi kalau sudah ikut amnesti pajak, itu berarti anda sudah memenuhi kewajiban pajak, hanya saja informasinya tetap kami butuhkan," katanya. (Ant)