RNI Ajak BNI Luncurkan Kartu Identitas Pegawai

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka menerbitkan kartu identitas pegawai BUMN yang mencakup pembayaran, dan pengelolaan tunjangan pegawai serta penyediaan fasilitas kredit konsumer.

Sinergi kedua BUMN itu terjalin melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Utama RNI B. Didik Prasetyo dan Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Didik mengatakan sinergi dua BUMN diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat portfolio bisnis kedua belah pihak, terutama dalam bidang financial, e-commerce, dan digital platform.

"Ruang lingkup kerja samanya memang baru tunjangan kinerja. Semoga nanti bisa semuanya, khususnya terkait tunjangan," ujarnya.

Selain itu, kerja sama pengelolaan keuangan ini dapat membantu RNI dalam memenuhi kebutuhan layanan keuangan pegawainya dan diharapkan mampu mendukung Gerakan Nasional Non Tunai yang tengah digalakkan pemerintah. Pasalnya, kartu identitas tersebut juga memiliki fungsi sebagai kartu debit dan "e-money" yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran.

"Sehingga semakin banyak transaksi di RNI dilakukan nontunai. Ini berkaitan dengan perkembangan perekonomian dan layanan digital online yang berkembang," tuturnya.

Sementara itu, Adi menuturkan hubungan kerja sama dengan RNI telah berlangsung sejak lama. Dirinya berharap penyediaan kartu identitas BUMN itu akan menjadi pintu masuk bagi kedua belah pihak menuju kerja sama yang lebih luas lagi.

"Kerja sama ini tahap awal. Jadi awalnya tunjangan dulu, setelah itu 'payroll' dan lanjut ke yang lain. Juga kerja sama pengelolaan keuangan terintegrasi," tuturnya.

Adi juga menambahkan pihaknya siap untuk memberikan solusi keuangan perbankan yang menyeluruh dari hulu sampai hilir untuk RNI Group di seluruh indonesia. Dukungan tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk turut meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. (HYS/Ant)