Mulus, Komisi XI DPR Setujui Perubahan Pembiayaan Investasi di RAPBNP 2017

Komisi XI DPR RI menyetujui perubahan pembiayaan investasi di RAPBNP 2017 untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berada dibawah Kementerian Keuangan.

"Pencairan dana pembiayaan ini nantinya wajib dimintakan persetujuan kepada Komisi XI," kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng dalam rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Total perubahan pembiayaan untuk BLU ini mencapai Rp13,45 triliun yang di antaranya terdiri dari tambahan untuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp12,05 triliun untuk pengadaan lahan.?Selain itu, tambahan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar Rp8 triliun untuk penguatan peran "Sovereign Wealth Fund" (SWF) pendidikan bagi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kemudian, terdapat penurunan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp6,6 triliun dalam rangka penajaman program serta sinkronisasi dengan subsidi selisih bunga.?Dalam rapat kerja tersebut, Komisi XI juga menyetujui penambahan investasi pada organisasi, lembaga keuangan internasional dan badan usaha internasional sebesar Rp14,9 miliar.

Komisi XI ikut menyepakati realokasi investasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke pos dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun dan realokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) BPJS kesehatan ke belanja negara sebanyak Rp3,6 triliun.?Secara keseluruhan terdapat tambahan pembiayaan untuk investasi pemerintah dalam RAPBNP 2017 sebesar Rp12,24 triliun untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan UMKM dan penguatan SWF pendidikan.

Selain tambahan pembiayaan untuk BLU Kementerian Keuangan, juga diberikan tambahan PMN untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp379,3 miliar dan PT KAI sebanyak Rp2 triliun untuk percepatan penyelenggaraan LRT Jabotabek, yang telah disetujui di Komisi VI DPR RI. (ant)