Alumni SMK Banyak yang 'Nganggur', Dirjen Kemenaker: Saya Bingung

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, Bambang Satrio Lelono, mengaku bingung atas fenomena banyaknya alumnus Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) maupun Politeknik yang menganggur. Fakta di lapangan itu bertolak belakang dengan tujuan keberadaan SMK maupun politeknik. Kehadiran lembaga pendidikan vokasi tersebut seharusnya mempersiapkan sumber daya manusia siap pakai dalam dunia industri.

"Kalau dilihat data angka pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, mayoritas itu lulusan SMK, lalu disusul lulusan SMA dan politeknik. Ini unik karena SMK didesain untuk menghasilkan lulusan siap pakai di dunia kerja. Tapi ternyata mayoritas lulusannya harus ke BLK (Balai Latihan Kerja) dulu. Nah, kami juga bertanya-tanya soal ini," kata Bambang, kepada Warta Ekonomi di sela pencanangan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di Kota Makassar.

Bambang menjelaskan angka pengangguran SMK sebesar 9,27 persen merupakan yang tertinggi secara persentase, tapi bukan untuk kuantitas. Merujuk data BPS periode Februari 2017, dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 124,54 juta orang yang bekerja. Sisanya yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran.?

"Lulusan SMK banyak yang nganggur. Bukan jumlah (kuantitas) ya tapi persentase. Ini memang unik, kenapa malahan justru lulusan SMK yang banyak nganggur. Kondisinya memang demikian," tutur dia.

Fenomena tidak siapnya lulusan SMK bersaing di dunia kerja, Bambang menegaskan langsung direspon pemerintah dengan aksi nyata. Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Terdapat 12 kementerian/lembaga negara yang mendapatkan perintah pembenahan SMK. Khusus Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, ada empat arahan khusus yang mesti dilakukan untuk mendongkrak kualitas alumnus SMK.

"Pertama perihal pendataan lulusan SMK, baik itu kualifikasi dan kejuruan; kedua perihal fasilitasi siswa SMK untuk melakukan praktik di BLK; ketiga perihal revitalisasi BLK dan keempat perihal penyelesaian standar kompetensi. Keempat poin inilah yang menjadi tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016 untuk Kementerian Ketenagakerjaan," ulas Bambang.

Lebih jauh, Bambang menyampaikan melalui GNP2DS, pihaknya mengharapkan menjadi momentum bagi seluruh instansi maupun organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Di era modernisasi dan pasar global, sambung dia, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen. Bambang menyebut Indonesia harus mampu menghasilkan produk yang bisa menembus pasar internasional dengan mutu dan harga yang kompetitif. "Kita semua memiliki tanggungjawab itu," tegasnya.

Deklarasi GNP2DS ?yang dipelopori Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar merupakan yang pertama di Indonesia. Namun, GNP2DS di Makassar sebatas menyasar Kawasan Timur Indonesia. Gerakan serupa akan dicanangkan di Medan dengan menyasar Kawasan Barat Indonesia. Dalam gerakan ini, sejumlah perguruan tinggi ikut terlibat disokong pemerintah pusat dan pemerintah daerah.?