Diskominfo Jabar Bakal Terapkan E-Office

Perlindungan informasi milik pemerintah daerah mulai pemanfaatan sertifikasi elektronik merupakan salah satu program keamanan informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat, Muhamad Solihin mengungkapkan adanya kebutuhan penerapan sertifikat elektronik ini mendukung penyelenggaraan hingga di lingkungan pemerintahan provinsi jawa barat sehingga dipandang perlu adanya payung hukum kerja sama dengan lembaga sandi negara sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang terpercaya.

"Setelah implementasi sertifikat elektronik pada dinas yang tadi saya sebutkan pemanfaatan sertifikat? juga akan diterapkan pada aplikasi e-office di Diskominfo Jabar,"katanya kepada wartawan di kantor Diskominfo Jabar,?beberapa waktu lalu.

Selain itu, dengan penarapan tersebut akan membawa konsekuensi pada perbaikan dan penyesuaian aplikasi e-office di lingkungan pemerintah Provinsi Jabar dan seluruh pegawai pemerintah provinsi Jawa Barat harus memiliki sertifikat elektronik.

Menurut Solihin, setelah dilakukannya perjanjian kerjasama penyelenggaraan oemerintahan berbasis sertifikasi elekteonik dengan Lembaga Sandi Negara diharapkan seluruh perangkat daerah melakukan penilaian kebutuhan penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektroniknya masing-masing.

"Mereke bisa melakukan konsultasi kepada Diskominfo Jabar serta Balai sertifikasi elektronik Lembaga Sandi Negara," ujar Solihin

Sementara itu, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang perangkat daerah urusan persandian yang dulunya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sekarang dilaksanakan oleh Diskominfo Jabar
sebagai salah satu urusan pemerintahan yang wajib di sinergikan dengan tugas kominfo disamping tugas statistik.?

"Dengan memperhatikan beban tugas di bidang keamanan dan informasi persandian harus diberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk maju berkembang sehingga mampu berfungsi dan memberikan pelayanan kepada pimpinan daerah dan perangkat daerah, juga harus memiliki kapabilitas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis kepada kabupaten kota," jelas Solihin

Adapun, sebagai tindak lanjut atas undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Saat ini? Diskominfo Jabar sedang menyusun green design dan road map penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintahan Provinsi Jabar

Sementara dari aspek regulasi dan tata kelola sedang disiapkan beberapa rancangan peraturan Gubernur Jawa Barat tentang keamanan informasi dan persandian.

Solihin berharap bahwa dukungan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara dapat berlanjut dalam mengawal Jabat sebagai smart province.?

"Atas nama pemerintah provinsi Jawa Barat saat menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga Sandi Negara atas bantuan dan dukungannya sehingga pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan sertifikat elektronik dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah provinsi Jabar segera terwujud," pungkasnya.