Jelang Tahun Politik, Kemhan Antisipasi Serangan Siber di Medsos

Menjelang tahun politik 2018 dan 2019, Kementerian Pertahanan telah melakukan antisipasi dalam mengatasi serangan siber di media sosial, salah satunya peretasan oleh pihak asing.

"Saat ini ancaman siber semakin mengkhawatirkan bagi ketahanan Indonesia. Apabila dulu ancaman siber bergerak secara sistematis, kini ancaman siber sudah bergerak ke arah media sosial, ini termasuk yang kami antisipasi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenhan, Marsma TNI Yusuf Jauhari kepada wartawan dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Yusuf mengaku pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di luar pemerintahan untuk bersama-sama mencegah aksi peretasan pada Pilpres 2019.

Ia mengatakan dalam tahun politik nanti diprediksikan kembali marak ujaran kebencian dan kabar bohong (hoax) melalui media sosial.

Yusuf pun mengingatkan, pada Pilkada serentak 2018 akan kembali tumbuh kelompok-kelompok yang serupa dengan Saracen. Apalagi saat ini ujaran kebencian yang beredar melalui medsos tidak hanya dikelola oleh Saracen.

Oleh sebab itu, lanjut dia, menjelang tahun politik 2018 semua pihak harus mewaspadai kemunculan kelompok-kelompok yang serupa dengan Saracen.

"Kementerian Pertahanan sendiri sudah berkordinasi dengan pihak terkait, termasuk Polri dan BIN. Untuk menghadapi Pilpres juga kita sikapi. Kami bergerak dengan kementerian dan lembaga terkait keamanan informasi untuk menyatukan barisan guna menjamin keamanan data informasi. Kita berbicara dengan banyak pihak untuk ikut berpartisipasi amankan pesta demokrasi," jelasnya.

Yusuf menambahkan, dalam dunia kejahatan siber banyak unsur yang terlibat. Padahal, di awal-awal kemunculannya, kejahatan siber sangat teknis ancamannya, tetapi saat ini sudah mulai bergeser.

"Media sosial sudah menjadi sangat krusial. Ancaman-ancaman baru sudah cenderung ke media sosial. Kemhan sudah menginisiasi hal-hal yang menyangkut siber. Begitu ada sesuatu yang perlu disikapi, ada inisasi untuk menentukan kebijakan," katanya. (Ant)