Anggaran Pertahanan Melonjak Rp60 Triliun, Menhan Sjafrie Bicara Tugas yang Makin Dinamis

Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk 2027 melonjak hingga Rp189 triliun setelah mendapat tambahan sekitar Rp60 triliun dari pagu indikatif. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut peningkatan kebutuhan anggaran tersebut berkaitan dengan dinamika tugas pertahanan yang harus dihadapi negara.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan anggaran Kemhan dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp189 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya berada di level Rp139 triliun.

"Intinya APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp60 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun," kata Utut usai rapat bersama Kemhan dan TNI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Dengan tambahan tersebut, anggaran Kemhan meningkat sekitar 43 persen dibandingkan pagu indikatif sebelumnya. Besarnya tambahan anggaran itu menjadi sorotan karena kebutuhan pertahanan harus disesuaikan dengan perkembangan situasi yang dihadapi pemerintah.

Menhan Sjafrie mengatakan Kemhan akan menggunakan anggaran tersebut semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas yang diberikan negara. Ia menilai sektor pertahanan menghadapi tantangan yang terus berubah sehingga membutuhkan kesiapan sumber daya.

"Kita tahu bahwa tugas-tugas dinamis yang kita hadapi cukup banyak, tapi kita juga siap untuk menjalankan tugas ini," ujar Sjafrie.

Menurut Sjafrie, kebutuhan anggaran pertahanan tidak hanya dipengaruhi oleh agenda pertahanan dalam arti sempit. Perkembangan situasi nasional, termasuk bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, juga menjadi bagian dari kondisi yang harus direspons oleh Kemhan dan TNI.

"Kami mempunyai keyakinan bahwa negara akan memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka menjalankan tugas-tugas sistem pertahanan negara, yang juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional seperti bencana yang sedang kita alami bersama," tuturnya.

Keterlibatan TNI dalam penanganan bencana terlihat dari pengerahan sumber daya untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sjafrie mengatakan Kemhan dan TNI telah mengimplementasikan kemampuan serta kekuatan yang dimiliki untuk menangani kebakaran tersebut.

Baca Juga: Kondisi Internal Pertahanan AS Disebut Banyak Tergerus, Bingung Menentukan Prioritas Pendanaan

"Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mengimplementasikan semua kemampuan dan kekuatan dalam rangka mengatasi kebakaran hutan," kata Sjafrie.

Di sisi lain, besarnya kebutuhan penanganan karhutla juga mendorong kerja sama dengan negara sahabat. Sjafrie menyebut Jepang memberikan bantuan bilateral melalui kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Bantuan tersebut berupa pengiriman pesawat untuk membantu menangani kebakaran hutan di wilayah Indonesia. Kerja sama itu menunjukkan bahwa penanganan situasi darurat juga dapat melibatkan dukungan pertahanan dari negara lain.

"Kami menerima bantuan dari negara sahabat, Jepang, yang memberikan bantuan bilateral antara kedua Kementerian Pertahanan dalam bentuk mengirim pesawat untuk mengatasi kebakaran hutan di wilayah kita," ujarnya.

Utut sendiri mengapresiasi keterlibatan prajurit TNI dalam menangani berbagai bencana. Menurutnya, personel TNI bergerak cepat dalam menghadapi karhutla maupun bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita juga mengapresiasi teman-teman TNI bergerak cepat mulai dari kebakaran hutan sampai yang semua kita ikut berduka, yaitu bencana alam di NTT," ujar Utut.

Kenaikan anggaran Kemhan 2027 dengan demikian hadir ketika tugas yang harus dijalankan institusi pertahanan semakin beragam. Selain menjaga kesiapan pertahanan negara, Kemhan dan TNI juga dituntut mampu mengerahkan sumber daya ketika terjadi situasi darurat di dalam negeri.

Dengan anggaran yang meningkat dari Rp139 triliun menjadi Rp189 triliun, pemerintah kini memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mendukung tugas Kemhan pada 2027. Namun, besarnya tambahan anggaran tersebut juga akan diikuti tuntutan agar penggunaan dana benar-benar maksimal untuk menjawab kebutuhan pertahanan dan dinamika situasi nasional.