Filipina Berhentikan 400 Polisi di Bawah Rezim Duterte

Otoritas Filipina telah memecat hampir 400 polisi dalam sebuah tindakan keras di seluruh negara tersebut sejak pertengahan 2016, kepolisian Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (3/3/2018), saat Presiden Rodrigo Duterte mendorong pembersihan terhadap kesatuan, yang terkenal melakukan pelanggaran.

Sebagian besar dipecat karena perampokan, pemerasan, atau ketidakhadiran, sementara sejumlah lainnya karena kejahatan serius, seperti penculikan dan melindungi pengedar narkoba, Kepala Inspektur John Bulalacao mengatakan. Dia menyebut kampanye tersebut sebagai "sikap tanpa kompromi melawan pelanggaran disiplin." Tidak satu pun petugas polisi dipecat karena tindakan mereka dalam operasi polisi yang menjadi bagian dari perang sengit Duterte terhadap narkoba. Selama operasi itu, petugas telah membunuh lebih dari 4.000 orang.

Para aktivis mengatakan polisi secara sistematis mengeksekusi tersangka narkoba, namun kepolisian membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa pembunuhan terjadi karena untuk membela diri. Kepolisian menyebutkan pihaknya sudah melakukan lebih dari 120 ribu penangkapan terkait narkoba, yang membuktikan niat mereka untuk menjaga nyawa orang.

Rangkaian pemecatan berlangsung dalam 19 bulan Duterte menjabat sebagai presiden. Sekitar 60 polisi ditangkap karena pelanggaran terkait penyuapan yang dilakukan selama 24 operasi jebakan oleh satuan tugas kontraintelijen. Sekitar 1.700 petugas ditindak, mulai dari teguran, penurunan pangkat dan penangguhan, hingga pemecatan. Mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal akan menghadapi proses pengadilan.

Dalam 11 bulan terakhir, polisi telah menerima lebih dari 10.000 keluhan melalui informasi yang dikirim melalui pesan teks dan telepon, kata Bulalacao. Sekitar 15 persen pengaduan diselidiki dan divalidasi, berujung pada penangkapan polisi-polisi, kebanyakan di ibu kota, Manila, dan sekitarnya.

Bulalacao mengatakan 167 petugas ditemukan menggunakan narkoba atau terlibat dalam kejahatan terkait narkoba. Duterte memiliki toleransi terbatas terhadap polisi yang melanggar aturan dan menyebutnya sebagai pasukan "busuk." Dia telah dengan gigih mendukung mereka yang melaksanakan perangnya melawan narkoba dan bahkan berjanji untuk melindungi mereka dari tuntutan hukum. Namun, dia bersikeras bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah untuk membunuh, selain untuk membela diri.

Pada Kamis, Duterte memerintahkan polisi dan tentara untuk tidak bekerja sama dalam penyelidikan perang narkoba. Perintah tersebut muncul di tengah seruan internasional agar Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penyelidikan, dan keputusan jaksa penuntut Mahkamah Kejahatan Internasional untuk memulai pemeriksaan awal atas sebuah pengaduan, yang menuduh Duterte dan pejabat tinggi Filipina melakukan kejahatan kemanusiaan. (HYS/Ant)