Isu SARA Masih Jadi Ancaman Pilkada 2018?

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyebutkan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih menjadi ancaman bagi stabilitas pilkada serentak yang diharapkan berjalan tertib dan damai.

"Isu SARA ini akan berpotensi terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. Pengalaman di Pilkada DKI Jakarta lalu memperlihatkan perlu diwaspadainya isu SARA yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat menggelar diskusi dalam acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, dengan tema "Tantangan Pengelolaan Ketahanan Nasional Menghadapi Pilkada 2018", di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Agus, masyarakat perlu mewaspadai bila ada pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, guna menjaga stabilitas menjelang pilkada masyarakat harus arif dan bijak menyikapi segala perbedaan sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kerukunan, soliditas, kesatuan dan persatuan seharusnya menjadi nilai-nilai kebangsaan yang harus dijunjung tinggi semua pihak," katanya.

Kemunculan penyebaran berita bohong (hoax) yang diungkap Polri diapresiasi Lemhannas, meski berita kebohongan itu sudah ada sejak dulu.

"Kami apresisiasi tindakan Polri atas pengungkapan kelompok penyebar hoax. Meski, kebohongan itu sudah terjadi dari dulu, karena terjadi ketidakberimbangan informasi. Seperti layaknya orang menjual kecap, selalu rasanya manis," ujarnya.

Menurut Agus, membesarkan dan memanipulasi fakta itu adalah kebohongan.

"Semua kembali kepada diri kita masing-masing agar tidak rentan terpicu atas berita bohong (hoax), maka penegakan hukum itu perlu," ujarnya.

Gubernur Lemhannas menambahkan, keberimbangan media mainstream untuk keberimbangan berita penting dilakukan untuk tidak memihak dalam pemberitaan dalam pilkada maupun Pilpres.