Bos Bappenas Gandeng Lemhannas Sepakati 3 Jurus Hadapi Tantangan Pembangunan Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI baru saja menandatangi nota kesepahaman dalam tiga aspek, guna menghadapi tantangan pembangunan nasional bersama-sama.

Nota kesepahaman ini ditandatangai langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, Selasa (13/6/2023).

Baca Juga: Kepada Rektor se-Indonesia, Bos Bappenas Titip 5 Pesan untuk Capai Target Indonesia Maju 2045

"Adapun 3 area kerja sama yang disepakati antara lain sebagai berikut. Pertama, peningkatan pertukaran pengetahuan dan informasi antara kedua lembaga, untuk memperkuat pemahaman tentang peluang dan tantangan pembangunan nasional," tutur Suharso, dikutip Rabu (14/6/2023).

Kedua, lanjut dia, kerja sama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan strategis, meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

"Ketiga, kerja sama dalam mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kedua lembaga," jelasnya.

Suharso menegaskan nota kesepahaman ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleks dan dinamisnya tantangan pembangunan nasional.

"Kita menghadapi perubahan iklim global, ketimpangan sosial-ekonomi, kemiskinan, ketahanan pangan, serta tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks," ungkapnya. 

Suharso menambahkan, kerja sama ini bukan hanya kerja sama lembaga pemerintah, tetapi juga tentang mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan Visi Indonesia 2045.

"Saya berharap, kolaborasi ini akan menghasilkan sinergi antara kedua belah pihak dan menjadi tonggak dalam pembangunan nasional," ucapnya.

Baca Juga: Di Depan Wakil Rakyat, Kepala Bappenas Ungkap 7 Jurus Jitu Berantas Ketimpangan dan Pengangguran

Menurut Suharso, dalam menghadapi tantangan yang kompleks, tidak ada satu lembaga pun yang dapat menyelesaikan sendirian.

"Kita harus bersama-sama. Dengan semangat kerja sama dan visi yang kuat, kita dapat merumuskan kebijakan yang berdampak nyata dan memastikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia," tandasnya.