Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah jangan terlalu mengobral penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Masalah 'mentok' sedikit keluar perppu, diskusi sedikit tapi tidak ada solusi, keluarin perppu lagi. Pemerintah jangan terlalu 'royal' membuat perppu," ujar Jimly di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menjelaskan perppu diterbitkan saat ada masalah genting yang membuat negara dalam keadaan darurat.
"Tidak setiap waktu harus ditafsirkan sebagai keadaan darurat, ada prosedurnya sendiri," ungkap mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan pada 2009-2010 itu.
Terkait adanya usulan penerbitan perppu untuk mengganti calon kepala daerah yang terlibat korupsi, Jimly menilai hal tersebut belum dibutuhkan.
Penggantian calon kepala daerah tersangka memang tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, sehingga ada kekosongan hukum.
Namun, menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan KPU, yang menyatakan bahwa calon kepala daerah tersangka bisa diganti dalam pilkada.
"KPU bisa merumuskan penggantian calon kepala daerah itu melalui penambahan penafsiran. Yang penting aturan itu jangan melanggar undang-undang," kata Jimly.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengusulkan agar pemerintah menerbitkan perppu untuk pilkada agar calon kepala daerah yang menjadi tersangka dapat diganti.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
