CPO Dibatasi, Indonesia Perkuat Kemitraan dengan Uni Eropa

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan yang juga menjadi ketua tim negosiasi RI mengatakan dalam perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa (EU) ia ingin membangun kemitraan, dalam posisi yang sama dengan EU. 

Luhut menegaskan Indonesia tidak ingin diperlakukan secara diskriminasi. Untuk itu, pihaknya akan membanun dialog kemitraan. Diharapkan, dalam dialog tersebut mampu menghasilkan keputusan semua pihak.

“Kami tidak datang untuk mengemis, untuk didikte, tetapi untuk berdialog dengan mitra. Kami dalam posisi yang setara, kami ingin membangun partnership . Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman. Anda tanya tentang radikalisme, kami pernah mengalaminya. Anda tanya tentang kemiskinan, kami sudah mengalaminya dan sekarang masih melakukan usaha untuh menguranginya, Anda tanya tentang lingkungan hidup kami pun pernah mengalami dan mengalokasikan banyak dana untuk mengatasi ini" ujar Menko Luhut dalam keterangan resminya di Bandung, Selasa (24/4/2018).

Sebelumnya Menko Luhut melakukan pertemuan dengan Komisioner Perdagangan EU H.E. Cecilia Malmström. Ia mengatakan banyak hal yang dibicarakan tentang isu lingkungan hidup, perdagangan, dan juga kelapa sawit. 

Menurut riset Universitas Stamford, kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang. Bahkan 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai oleh petani. Sebanyak lebih dari 16 juta orang bergantung pada kehidupannya pada sawit.

“Palm oil bukan isu, tapi lebih ke persoalan kemiskinan," ucap Luhut.

Menko Luhut, merasa ada yang janggal karena hanya sawit yang disebutkan, mengapa tidak diterapkan kepada yang lain seperti rapeseed dan bunga matahari. Hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi Internasional. 

"Indonesia sudah melakukan penelitian dan juga meminta konsultan independen tentang dampak sawit pada kesehatan, tidak ada yang salah dengan sawit," tuturnya.

Menko Luhut mengatakan kepada Komisioner Malmstrom ia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mempercepat proses Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)yang perundingannya masih berlangsung karena produk Indonesia yang diekspor ke EU bukan hanya sawit. 

Ia menyebutkan sama seperti harapannya, Komisioner Malmstrom berharap keputusan yang diambil nantinya bisa memuaskan semua pihak. 

“Kepada Komisioner Malmstrom, saya sampaikam  kelapa sawit membantu meningkatkan kehidupan para petani di negara-negara berkembang lainnya, bukan hanya di Indonesia," katanya.

Kepada media, Menko Luhut mengatakan kelapa sawit sudah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, bukan sesuatu yang baru untuk Indonesia. 

“Moratorium sudah diterapkan kami tidak akan menambah lahan sawit lagi. Menurut kami angka 14 juta hektar sudah cukup untuk sawit. Saat ini yang kami lakukan adalah mendidik para petani untuk melakukan peremajaan tanaman dan memberikan mereka penyuluhan tentang bibit unggul, dan pertanian berwawasan limgkungan," pungkasnya.