Indonesia dan Muslim Kamboja Tingkatkan Kerja Sama

Sejumlah tokoh muslim, para pejabat tinggi dan militer, serta pengusaha Kamboja menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang digela oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara.

Saat menerima para tokoh Islam Kamboja di Wisma Duta Besar, Phnom Penh, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng, mengungkapkan harapannya agar masyarakat Indonesia dan Kamboja dapat meningkatkan kerja sama dan melakukan kegiatan bersama. Demikian dalam rilis KBRI Phom Penh, Sabtu (2/6/2018).

"Hubungan Indonesia dan Kamboja sangat erat, bahkan sudah terjalin jauh terutama pada masa dinasti Syailendra dari kerajaan Mataram Kuno dan dimulainya Kerajaan Khmer atau Angkor, kemudian pada masa penyebaran agama Islam, para ulama terutama Wali Songo masih keturunan suku Cham yang mendiami wilayah Vietnam tengah dan selatan serta Kamboja," katanya.

"Untuk itu, saya mengharapkan dengan hubungan historis yang sangat dekat ini, masyarakat Indonesia dan Kamboja dapat terus bekerja sama meningkatkan people-to-people contacts, terutama bagi umat Islam kedua negara dengan melakukan serangkaian aktivitas bersama," pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh 40 tokoh muslim Kamboja, yaitu Presiden Mufti Kamboja beserta jajarannya, para pejabat tinggi Kamboja dari kalangan sipil dan militer, serta pengusaha, di antaranya Zakaryya Adam (Penasihat Perdana Menteri), Othsman Hasan (Penasihat Perdana Menteri), Chhay Vanna (Senator), dan Sos Mousine (Wakil Menteri Agama).

Pertemuan tersebut ditujukan untuk menjalin silaturahmi dan mengikuti tindak lanjut terkait kunjungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Kamboja untuk membentuk perhimpunan Dai serumpun serta upaya KBRI Phnom Penh membangun kerja sama antara masyarakat Indonesia dan Kamboja dengan mempererat kerja sama dengan umat Islam Kamboja.

Mengingat tokoh-tokoh muslim Kamboja yang hadir dalam pertemuan tersebut masing-masing memegang jabatan yang penting di bidangnya masing-masing, Sudirman berharap dapat mendukung misi dan kegiatan perwakilan Republik Indonesia di Phnom Penh, dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara, tidak hanya di bidang agama, namun juga di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kerja sama militer, kepolisian, dan lainnya.

Dukungan tersebut kiranya dapat direalisasikan, terutama pada 2019 saat Indonesia dan Kamboja merayakan hubungan diplomatik ke-60 sehingga peran dan dukungan tokoh-tokoh muslim Kamboja sangat diperlukan guna menyukseskan berbagai rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan di Kamboja dan Indonesia. Hal tersebut juga demi meningkatkan kerja sama antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Kamboja yang telah terlaksana dengan di berbagai sektor pada masa yang akan datang.

Jumlah penduduk beragama Islam di Kamboja pada saat ini diperkirakan sebesar 5%-7% dari total penduduk Kamboja. Namun, pemerintah Kamboja mengeluarkan data statistik yang memberikan estimasi jumlah populasi Muslim di Kamboja sebesar 2%, di mana 95% penduduk beragama Buddha (Theravada dan Mahayana) dan sekitar 3% beragama Kristen, Katholik, dan Hindu.

Pada umumnya, penganut agama Islam di Kamboja sebagian besar berasal dari suku Cham yang telah mendiami beberapa wilayah di Kamboja sejak 1832 setelah Kerajaan Champa yang secara lokasi berada di Vietnam tengah dan selatan, ditaklukkan oleh Kerajaan Vietnam.

Dalam perkembangannya, penduduk muslim di Kamboja pada masa rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot mengalami berbagai penyiksaan dengan menangkap dan membunuh sebagian besar masyarakat muslim Kamboja serta melakukan pelarangan akan berbagai kegiatan keagamaan dan perkumpulan. Hal ini juga berlaku pada seluruh penduduk beragama di Kamboja.

Saat ini, Kerajaan Kamboja dan Pemerintah Kamboja mendukung perkembangan dan pembinaan agama Islam di Kamboja serta memberikan hak-hak seperti halnya pada etnis mayoritas Kamboja, yaitu Khmer untuk berpolitik praktis dan dipilih sebagai anggota senat maupun menduduki jabatan tinggi di tingkat eksekutif. (FNH/Ant)