Nurdin Halid: Ada Menteri Jokowi Intervensi Pilgub Sulsel

Calon gubernur dan calon wakil guernur Sulawesi Selatan nomor urut satu Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar mengingatkan pemerintah maupun aparat agar bersikap netral dan independen pada Pemilihan Kepala Daerah. Ketua DPD I Golkar Sulsel sekaligus meminta oknum yang mencoba intervensi proses demokrasi, agar menghentikan segala upayanya.

Pernyataan NH menyusul laporan yang dia dapatkan, berupa aduan sejumlah kepala daerah di Sulsel. Para bupati tersebut mengaku dihubungi oleh seorang menteri di Kabinet Kerja, yang berupaya mengarahkan agar masyarakat di daerah setempat memilih pasangan calon tertentu. Pasangan calon tersebut tak lain merupakan kerabat dekat sang menteri.

"Saya ingatkan, aparat tidak lakukan intervensi demokrasi. Siapa pun, bahkan menteri. Jangan ada menteri asal Sulsel salah gunakan jabatannyan, menghubungi bupati, sampai mengancam-ancam," kata NH di Makassar. 

Intervensi sang menteri, kata NH, merupakan tanda kemunduran demokrasi. Oknum bersangkutan disebut berupaya menghalalkan segala cara agar kandidat tertentu memenangi pertarungan. 

NH memastikan intervensi menteri di Sulsel bukan isapan jempol. Bupati yang berasal dari Partai Golkar rata-rata mengakui hal itu. Meski pun, hingga kini belum ada rekaman atau bukti lain yang bisa menguatkan pengakuan tersebut  

"Pengakuan ada, meski buktinya susah. Tapi yang jelas bupati Golkar ditelepon, diancam-ancam. Ini terjadi di daerah basis NH-Aziz. Di mana pun NH-Aziz unggul, di situ pasti ada upaya intervensi," ujar NH.

"Kami imbau, seiring masuknya masa tenang, hentikan cara-cara seperti itu. Intervensi sampai mengancam-ancam itu sesuatu yang tidak baik. Rakyat juga sudah cerdas," dia melanjutkan.

Tak hanya oknum menteri, NH juga mendapatkan informasi bahwa ada kalangan yang ingin memanfaatkan TNI-Polri. Padahal kedua lembaga ini dijamin netralitasnya oleh undang-undang.

Salah satu calon gubernur, kata NH, diduga mengerahkan oknum pada salah satu organ di lembaga tersebut untuk menggalang massa pada pemungutan suara. Sebelum hal itu terbukti benar, pihaknya mengingatkan kepada Pangdam dan Kapolda agar mengantisipasi.

"Kami yakin TNI dan Polri tidak akan terpengaruh intervensi. Karena merupakan penjaga keutuhan NKRI, penjaga Pancasila," pungkasnya.