Rokhmin Dahuri Berikan Kuliah Umum tentang Potensi Ekonomi Maritim Berbasis Industri

Menteri Kelautan dan Perikanan RI tahun 2001-2004, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS., mengutarakan potensi Indonesia dalam kekayaan sumber daya alam pada saat Studium Generale (SG) KU 4078 di Aula Barat ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, Rabu (05/09/2018). Dalam paparannya, Ia mengangkat tema "Pembangunan Ekonomi Kelautan Berbasis Industri 4.0 untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia".

Acara tersebut dibuka terlebih dahulu oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi, Dr. Miming Miharja, ST. M.Sc. Eng.

Sementara itu dalam paparannya, Prof. Rokhmin menjelaskan, kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia memiliki banyak masalah dalam hal pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, penderita gizi buruk, daya saing dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dan kerusakan lingkungan.

"Sektor sekunder misalnya manufacturing, processing dan packaging itu produktivitasnya juga masih rendah, sementara akses UMKM terhadap lahan usaha permodalan sarana produksi juga minim," katanya di hadapan ratusan mahasiswa ITB, Bandung, Rabu (05/09/2018)

Sebagai solusi mengatasi masalah tersebut Indonesia punya Sumber Daya Alam (SDA) dan kekayaan maritim. Mengenai ekonomi maritim, dikatakan Prof. Rokhmin, potensinya besar sekali dengan nilai 1,4 triliun. Artinya hampir satu setengah kali lipat perekonomian Indonesia saat ini.

"Kedua, tenaga kerja yang bisa kita ciptakan kalau kelautan dikelola oleh orang profesional pada bidangnya bisa menyerap 45 juta orang. Artinya 40 persen masalah pengangguran bisa selesai. Belum lagi nilai tambah yang lain," ucapnya.

Kemudian ketiga, ia melanjutkan, kehadiran revolusi industri 4.0 untuk ekonomi kemaritiman dan kelautan bisa meningkatkan efektivitas, produktifitas, keuntungan dan daya saing. Apalagi di era global sekarang suatu bangsa yang maju adalah yang bisa menghasilkan produk berdaya saing.

"Pertumbuhan ekonomi ini tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, artinya rakyat kecil harus diberi modal, pendidikan, akses pasar, sehingga usaha modern yang menguntungkan bukan hanya dikerjakan oleh orang yang segelintir tapi oleh semua rakyat Indonesia," ujarnya. Namun demikian, ia mengingatkan agar pola pembangunan yang dilakukan harus ramah lingkungan yaitu dengan penataan tata ruang yang baik, dan pengendalian pencemaran limbah.