Menteri Susi: Kondisi Kelautan RI Dukung Poros Maritim Dunia

WE Online, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kondisi kelautan dan perikanan di Indonesia saat ini sangat mendukung penerapan konsep Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Sekarang ikan melimpah dan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan tinggi," kata Menteri Susi, di kantor KKP Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Karena itu, pihaknya optimistis dapat mewujudkan hal tersebut terutama dengan didukung oleh jajaran yang berkualitas yang dapat mendorong KKP sebagai sektor utama.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai ada dua aspek penting yang harus dibangun agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Endah Murniningtyas mengatakan, aspek yang pertama yakni ekonomi kelautan dan kemaritiman yang menjadi aset andalan pengembangan dan pembangunan poros maritim.

Sedangkan aspek kedua yaitu tata kelola yang akan menentukan bagaimana komponen pertama tersebut dapat dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

"Dua hal di atas kemudian secara integratif penting untuk dikelola sebagai 'domain' Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia," ujar Endah.

Saat ini kontribusi sektor kelautan dan kemaritiman baru sekitar 11,8 persen dari total PDB yang ditargetkan akan meningkat menjadi 20 persen pada 2020.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah memulai yang konkret dan diawali dengan penegasan kedaulatan, pengembangan konektivitas laut, pengembangan regional, penguatan aspek-aspek yang menjadi core ekonomi, penguasaan teknologi dan penataan kelembagaan yang tepat menyongsong visi Poros Maritim Dunia.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu Poros Maritim Dunia yang tidak boleh diabaikan oleh berbagai pihak di Tanah Air.

"Saya percaya, menyejahterakan nelayan adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik, Senin (29/2).

Menurut Riza, untuk mencapai hal tersebut antara lain perlu penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program perlindungan dan pemberdayaan.

Karena itu, ujar dia, pemerintah juga selayaknya wajib melibatkan masyarakat dalam pengawasan kinerja perencanaan dan pelaksanaan perlindungan pemberdayaan nelayan.

"Sebab di masa lalu, pemerintah sebenarnya sudah memberikan bantuan kapal, jaring, benur. Dalam perjalanannya terbukti gagal karena minim partisipasi masyarakat sejak awal," katanya.

Ia menyatakan, sekarang pemerintah bermaksud membantu nelayan dengan hal yang sama sehingga agar tidak gagal, perlu dipastikan melibatkan partisipasi nelayan dan pembudidaya ikan. (Ant)