Kemkominfo Tanggapi Soal Nada Dering 'Jokowi Saja'

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) angkat bicara terkait nada dering atau Ring Back Tone (RBT) "Jokowi Saja" pada telepon selular. Mengingat Kemkominfo menaungi penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler.

"Sehubungan dengan RBT bernuansa politik beberapa hari ini, Kemkominfo berpendapat bahwa hal itu dimungkinkan mengingat kerja sama antara operator seluler dengan penyedia konten adalah bersifat business to business, yang penting tidak melanggar larangan," tulis Kemkominfo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Tidak melanggar aturan yang dimaksud yakni dalam nada dering tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 yang berpotensi menimbulkan konflik SARA, melanggar kesusilaan, dan pornografi, perjudian, penghinaan.

"Selain itu, pemerasan, pencemaran nama baik, pelanggaran HAKI, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Kemkominfo menambahkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2017 yang ditandatangani Menteri Rudiantara pada 24 Januari 2017 dan diundangkan pada 7 Februari 2017, diatur nada dering yang dapat diganti dengan potongan lagu, musik, atau suara khas lain disediakan oleh operator seluler bekerja sama dengan penyedia musik, baik individu maupun asosiasi.

"Kerja sama dalam penyediaan RBT berupa potongan lagu, musik, atau suara khas tersebut dilaksanakan berdasarkan hubungan business to business untuk mendukung industri nasional," lanjutnya.

Dalam Permen tersebut diatur bahwa penyedia konten wajib memberikan informasi yang lengkap, benar, dan akurat tentang konten yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.