DPR Minta Pemda Kembangkan Pariwisata Daerah untuk Tingkatkan PAD dan Devisa

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan, berbagai pihak perlu mengembangkan pariwisata di sejumlah daerah di Nusantara sebagai upaya untuk meningkatkan devisa dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pengembangan pariwisata dilakukan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman dan bertujuan untuk mengetengahkan berbagai potensi yang dimiliki daerah," kata Hetifah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Menurut politisi Partai Golkar itu, pihak pemerintah daerah dinilai perlu untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di daerah mereka.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Titik Prasetyowati Verdi mengemukakan, ada beberapa hal pendukung yang perlu dilakukan pemda, antara lain pembangunan infrastruktur. Kemudian, lanjut politisi Partai Nasdem itu, menggencarkan promosi serta meningkatkan sumber daya manusia yang mendukung sektor pariwisata.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Pariwisata menargetkan mampu menjaring lima juta wisatawan mancanegara dari segmen wisata halal pada 2019 atau sekitar 25% dari keseluruhan target 20 juta wisman pada 2019.

"Tahun depan kami menargetkan lima juta wisatawan halal tourism dunia atau tumbuh 42% dari tahun ini sekitar 3,5 juta. Target kunjungan wisman halal tourism itu mencapai 25% dari target 20 juta kunjungan wisman," kata Menpar Arief Yahya dalam peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 di Balairung Soesilo Soedarman, kantor Kementerian Pariwisata, Jumat (7/12/2018).

Menpar menjelaskan, pertumbuhan tinggi pariwisata halal Indonesia sangat diperlukan untuk menyakinkan pelaku bisnis terhadap bisnis pariwisata halal di Tanah Air yang memiliki ceruk pasar yang lebar, pertumbuhan berkelanjutannya tinggi, dan pendapatan labanya besar.

Sementara itu, Ketua Percepatan Destinasi Baru Kementerian Pariwisata, Hiramsyah S Thaib mengatakan pentingnya tiga strategi untuk pengembangan pariwisata, yakni komitmen dari Chief Executive Officer (CEO) serta mewujudkan 10 Bali baru dan zona ekonomi khusus pariwisata.

"Masuknya komitmen CEO karena kami membutuhkan deklarasi dari mereka untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor terdepan bagi pertumbuhan ekonomi," kata Hiramsyah di Nusa, Dua Bali, Jumat (7/12/2018), dalam ajang FIABCI World Business Summit.

Hiramsyah mengatakan, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas program percepatan pembangunan, salah satunya melalui dukungan infrastruktur untuk membuka akses menuju kawasan wisata unggulan.