Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bantah Kriminalisasi Ulama, Jokowi: To The Point Aja, Ulama yang Mana?

Bantah Kriminalisasi Ulama, Jokowi: To The Point Aja, Ulama yang Mana? Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Hotel Santika, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10/2018). Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut Joko Widodo memberikan arahan kepada para juru bicara TKN yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja terkait skala prioritas dan aspek-aspek komunikasi politik. | Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi), membantah dirinya melakukan kriminalisasi kepada ulama. Ia pun lantas mencontohkan dengan meminang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin sebagai cawapresnya.

"Kriminalisasi ulama bagaimana mungkin? Yang pertama, Pak cawapres kita ini adalah ulama yang paling udah paling atas bener. Pak Kiai Ma'ruf Amin ketua MUI, kok isu-isu seperti ini masih berani keluar?," ujarnya, Senin (10/12/2018).

Sambungnya, ia menegaskan dirinya sering bertemu dengan para ulama. "Kita ini tiap hari ketemu ulama, tiap hari ke pondok pesantren ketemu ulama, tiap hari masuk ke pondok juga ketemu para kiai," sambungnya.

Lanjutnya, ia menegaskan bila ada ulama yang tersangkut masalah hukum mesti diproses sampai selesai. 

"Misalnya ada ulama yang terkena masalah hukum ya memang harus berhadapan dengan hukum. Wong gubernur aja terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum, menteri terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum," terangnya.

Ia menegaskan bahwa isu kriminalisasi ulama adalah hal yang tidak logis tapi terus dikemukakan ke publik. "Ini yang bahaya kita itu penjelasan harus jelas dan gamblang. Tolong ditanyakan siapa yang dimaksud ulama terkena kriminalisasi? langsung to the point aja ke rakyat, jelaskan, kenapa ini ada masalah, ya karena punya masalah hukum," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: