2019, Beberapa Negara di APAC Canangkan Kebijakan untuk Memupuk Kewirausahaan

Peran pemerintah dalam memperkuat semangat kewirausahaan sudah tidak diragukan lagi. Dalam mengembangkan ekosistem bisnis yang lebih baik, pemerintah sangat berperan. Di beberapa negara APAC, kebijakan untuk memupuk kewirausahaan diperkenalkan, dan diharapkan dapat membantu perkembangannya di 2019.

Di dunia yang didorong oleh teknologi saat ini, setiap hari sektor baru menarik perhatian para pengusaha dan investor di seluruh dunia. Sebanyak pengusaha suka bereksperimen, mereka selalu mencari peluang dalam sistem yang dapat memberi mereka keuntungan. Salah satu sistem ini adalah pemerintah daerah. Sebagai salah satu pemain kunci dalam ekosistem kewirausahaan, pembuat kebijakan menegakkan hukum yang membuat pengusaha sulit atau mungkin berkembang.

Saat kita melangkah ke 2019, kita melihat kembali apa yang dilakukan para pembuat kebijakan ini bagi para wirausahawan di kawasan Asia Pasifik dan bagaimana hal itu akan membantu mereka dalam jangka panjang:

Kementerian Kewirausahaan Malaysia

Dalam ekosistem kewirausahaan yang sangat kompetitif di Asia Tenggara, Malaysia bukan negara yang tertinggal. Negara ini berusaha keras untuk menumbuhkan semangat wirausaha pada masyrakatnya.

Awal tahun ini, pemerintah yang dipimpin Pakatan Harapan mengambil beberapa langkah kunci untuk meremajakan semangat kewirausahaan. Ini membentuk sebuah pelayanan kewirausahaan, umumnya dikenal sebagai Gabem, Federasi Badan Ekonomi Melayu. Kementerian akan membantu meningkatkan kepemilikan saham Bumiputera atas wirausahawan Malaysia dari 23 persen menjadi 30 persen.

Pemerintah Malaysia telah merencanakan untuk mencapai 30 persen kepemilikan pada tahun 2020, itulah sebabnya perusahaan investasi yang terkait dengan pemerintah berinvestasi di lebih banyak perusahaan yang dimiliki Bumiputera.

Kebijakan Drone India

Pemerintah India mengambil langkah progresif untuk memasukkan kebijakan drone ke dalam rencananya. Negara ini tidak pernah memiliki kebijakan untuk drone sebelum ini. Bahkan, drone terbang sebelumnya ilegal di anak benua. Namun, sejak Desember pemerintah melegalkan drone di seluruh negeri.

Kementerian Penerbangan Sipil telah menyelesaikan kebijakan drone nasional, dan memiliki parameter tetap - termasuk ketinggian - untuk penerbangan drone. Sejak awal kebijakan tersebut menguraikan zona Tanpa Drone. Peraturan tersebut menetapkan "Zona Tanpa Drone" sebagai area di sekitar bandara, di dekat perbatasan internasional, Kompleks Sekretariat Negara di ibukota negara bagian, lokasi strategis, instalasi militer vital, dan semacamnya.

Melihat beragam aplikasinya, pemerintah India mendorong startup drone dengan peraturan gratis.

Push Inno-tech Hong Kong

Dalam anggaran 2018, Hong Kong membuat langkah kuat menuju era perbankan pintar dengan serangkaian inisiatif utama untuk sektor fintech. Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) memperkenalkan kerangka kerja Open Application Programming Interface (API) untuk sektor perbankan negara itu.

Kerangka kerja ini mencakup fungsi Open API dan jangka waktu penyebaran, standar teknis arsitektur, keamanan dan data, dan model tata kelola penyedia layanan pihak ketiga. Sistem Pembayaran Lebih Cepat (FPS) diaktifkan pada bulan September. Bank yang berpartisipasi dan operator nilai yang tersimpan fasilitas (SVF) memungkinkan pelanggan mereka untuk melakukan dan menerima pembayaran real-time di berbagai bank atau SVF dengan menggunakan nomor ponsel atau alamat email. Negara ini juga bergerak cepat untuk pengembangannya melalui teknologi blockchain. Platform trade finance, eTradeConnect, dikembangkan oleh 12 bank besar di Hong Kong, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan mengurangi risiko.

Hub Digital Terbesar di Asia

Pemerintah Singapura datang dengan banyak inisiatif untuk membuat infrastruktur digital negara itu lebih pintar. Tahun ini pemerintah Singapura mengungkapkan rencananya di bawah Cetak Biru Pemerintah Digital yang baru. Wakil Perdana Menteri Teo Chee Hean mengatakan transformasi digital akan menempatkan warga sebagai pusat dalam beberapa tahun ke depan; orang-orang akan dapat melamar hampir semua urusan pemerintahan mereka secara online.

Selain dapat mengakses setiap layanan pemerintah tunggal secara online, mereka juga akan dapat menyelesaikan antara 90 persen dan 95 persen transaksi dengan pemerintah secara digital pada tahun 2023. Singapura telah meningkatkan investasi dalam jumlah besar tahun ini karena rezim peraturan negara tersebut dan dukungannya untuk teknologi seperti blockchain, IoT dan AI.