Soal Pembebasan Ba'asyir, Fahri Hamzah: Biarkan Risiko Ditanggung Pemerintah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menduga dunia internasional tidak akan menerima pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Meski pemerintah mengkaji perihal pembebasan bersyarat.

"Dugaan saya dunia internasional tidak menerima baik, sebab sudah kadung citranya ABB ini di luar dicitrakan sebagai gembong paling dalam dari Jamaah Islamiyah," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait apa yang disebutnya sebagai risiko dari pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Namun meminta pemerintah memenuhi segala syarat terkait pembebasan Ba'asyir.

"Tapi biarkan risiko ditanggung pemerintah. Yang penting pertama tadi, jika apakah kewenangannya sudah melalui proses yang benar sebagaimana diatur UU," katanya.

Fahri juga mempertanyakan instrumen yang bakal dipakai pemerintah untuk pembebasan bersyarat Ba'asyir. Pemerintah perlu meminta pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung terkait persoalan tersebut.

"Saya nggak tahu instrumennya apa, karena kan instrumen presiden dalam membebaskan ada grasi, amnesti, rehabilitasi, yang masing-masing ada peraturan teknisnya. Tapi semua itu memerlukan pertimbangan DPR dan MA," terangnya.

"Kita mau mendengar juga dari pemerintah instrumen apa yang digunakan untuk melakukan membebaskan. Sebab, dalam rezim UU baru kita pasca-amendemen keempat konstitusi, presiden tidak diberi hak mutlak lagi atas instrumen yang di luar kewenangan eksekutif karena ini kan sebenarnya wilayahnya yudikatif ya, karena telah diputuskan oleh pengadilan," lanjutnya.