Kapok Ditinggalin, India Rayu Pegiat Blockchain Lewat Blueprint

Pemerintah rupanya telah belajar banyak dari hengkangnya talenta-talenta terbaik negaranya di bidang teknologi ke Silicon Valley, Amerika Serikat, lantaran merasa tak mendapat dukungan yang semestinya dari pemerintah setempat. Di lain pihak, iklim ekosistem yang sangat mendukung dalam hal pengembangan teknologi di Silicon Valley membuat para pakar teknologi asal India tak punya pilihan lain selain hijrah demi memaksimalkan perkembangan skill dan potensi kariernya di masa mendatang.

Padahal bicara soal potensi, India dikenal luas sebagai gudangnya para pakar Information Technology (IT). Bank Dunia bahkan pernah menyatakan bahwa India berpotensi untuk berkembang menjadi The New Silicon Valley bila saja mau berbenah terkait regulasi, kebijakan hingga berbagai hal terkait membangun ekosistem pengembangan teknologi yang nyaman dan kondusif.

“Saya pikir India bisa membuat Silicon Valley jilid dua dalam kurun waktu lima tahun ke depan,” ujar Perwakilan Bank Dunia untuk India, Junaid Kamal Ahmad, sebagaimana dilansir Times of India, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: India Terbitkan Blueprint Penerapan Blockchain di Perbankan

Seolah belajar dari kondisi tersebut di atas, pemerintah India kini tampak tak mau gegabah dan sangat hati-hati dalam melakukan penertiban terkait pemanfaatan teknologi blockchain dan penggunaan mata uang kripto (cryptocurrency) oleh masyarakat setempat.

Tak ingin terlihat tak memihak, pemerintah melalui Institut Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbankan (Institute for Development and Research in Banking Technology/IDRBT) India baru saja menerbitkan rancangan (blueprint) penerapan blockchain untuk perbankan di negaranya. Langkah ini ditempuh untuk memperjelas arah regulasi pemerintah terhadap penerapan blockchain di India yang selama ini dinilai terlalu ekstrem dan tendensius.

Anggapan itu muncul pasca Bank Sentral India (Reserve Bank of India) meminta surat keterangan pada Mahkamah Agung (MA) setempat yang menyatakan bahwa pemakaian Bitcoin dan cryptocurrency merupakan tindakan ilegal dan tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di bawah konstitusi India. Atas kebijakan itu, gelombang hijrah disinyalir mulai dilakukan oleh pada pegiat kripto lokal negara tersebut.

Baca Juga: Apa Itu Blockchain?

Dengan adanya blueprint, diharapkan dapat dianggap sebagai niat baik pemerintah dalam memperluas implementasi blockchain di sejumlah sektor. Dalam rancangan itu dimuat juga soal peta jalan (roadmap) guna membentuk mekanisme pengawasan terhadap ekosistem blockchain. Diharapkan melalui roadmap itu pemerintah dapat lebih membuka peluang pengadopsian teknologi blockchain secara lebih massif di India.

Meski demikian, kalangan pegiat blockchain dan kripto di negara itu juga diminta memahami peran dan fungsi pemerintah dalam menjaga kepentingan masyarakat terkait potensi penipuan, praktik pencucian uang dan tindakan-tindakan negatif lain yang berkedok penggunaan cryptocurrency.

“Bagaimana pun harus dipahami juga bahwa sektor perbankan dan keuangan lain sangat rentan terhadap berbagai serangan siber. Ini berhubungan dengan semakin meningkatnya kecanggihan teknologi, termasuk penggunaan ponsel secara massif di masyarakat, pemakaian Internet of Things (IoT) dan juga ancaman keamanan informasi lintas negara. Harus dipahami juga bahwa pemerintah juga harus berhati-hati dalam hal itu,” ujar Mantan Wakil Gubernur Bank Sentral India, R Gandhi, sebagaimana dilansir oleh financialexpress.com, beberapa waktu lalu.